Ini Program Tito Karnavian dalam Menghadapi Teroris  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Irjen Pol Tito Karnavian mengikuti pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 16 Maret 2016. Presiden Joko Widodo melantik Inspektur Jenderal Tito Karnavian menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tempo/ Aditia Noviansyah

    Irjen Pol Tito Karnavian mengikuti pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 16 Maret 2016. Presiden Joko Widodo melantik Inspektur Jenderal Tito Karnavian menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.COJakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Inspektur Jenderal Tito Karnavian mengatakan, untuk mengawali tugas barunya, ia akan menata pembagian tahanan teroris. Tito akan memisahkan terpidana teroris berdasarkan klasifikasi perannya. Cara ini bertujuan mempersempit komunikasi teroris dengan jaringannya.

    "Selama ini belum efektif itu. Buktinya, masih jebol," kata Tito setelah berdiskusi di gedung Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Maret 2016. Tito mengatakan beberapa kasus terorisme direncanakan dari balik jeruji besi. 

    Tito mencontohkan pelatihan paramiliter di Aceh yang pernah ia tangani. "Pelatihan itu dirancang para tokohnya di Penjara Cipinang, seperti Abu Bakar Ba’asyir, Aman Abdurahman, dan Iwan Darmawan atau Rois," ujarnya.

    Teror bom di Jalan Thamrin pada Januari lalu, menurut Tito, dirancang di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan. "Nah, ini kan berarti ada yang belum berjalan," tutur Tito, yang sedang memikirkan sebuah penjara dengan pengamanan maksimal bagi narapidana teroris. 

    "Harus ada penjara tersendiri, yang maximum security, sampai mereka tak punya akses ponsel, Internet, atau alat komunikasi lain," kata Tito sembari menambahkan akan lebih dulu mempelajari program yang disusun BNPT untuk satu tahun ini, apakah program itu sudah memadai dan sesuai dengan konsep yang akan diterapkan nanti.

    Masalah lain terorisme, kata Tito, adalah soal rehabilitasi dan deradikalisasi. Program ini akan menyasar pelaku terorisme yang sedang menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan dan yang sudah bebas.

    Menurut dia, perlu ada satuan tugas khusus untuk melaksanakan rehabilitasi dan deradikalisasi. "Satgas khusus itu tugasnya melakukan penegakan dan pembinaan kepada mereka sehingga nantinya kita harapkan paham radikal itu tidak berkembang," ucapnya.

    Dari aspek penegakan hukum, BNPT akan memperkuat kemampuan deteksi dengan koordinasi intelijen dan satgas, termasuk deteksi teknologi informasi intelijen dan perangkat lunak analisis terbaru. BNPT juga akan meningkatkan kemampuan penyidikan secara ilmiah serta kemampuan penindakan.

    "Yang pasti, BNPT harus memperkuat sinergi dengan melibatkan stakeholder. Termasuk menyatukan internal di Polri, juga TNI, agar pencegahan terorisme itu bisa lebih masif dan terarah," katanya. Tak kalah penting, memperkuat kerja sama internasional mengingat terorisme sudah menjadi masalah global, terutama terkait dengan ISIS.

    Mantan Kepala BNPT Komisaris Jenderal Saud Usman Nasution percaya terhadap rencana Tito. Menurut dia, Tito memiliki rekam jejak yang baik dalam pemberantasan terorisme sehingga akan membawa BNPT lebih baik lagi di masa mendatang. "Beliau seperti kembali ke rumah di BNPT ini karena yang bersangkutan salah satu 'bidan' dalam kelahiran BNPT," ucapnya.

    YOHANES PASKALIS | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...