Empat Kodim di Kalimantan Bentuk Posko Kebakaran Hutan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Ishomuddin

    TEMPO/Ishomuddin

    TEMPO.COSamarinda - Sebanyak empat Komando Distrik Militer (Kodim) di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di bawah kendali Komando Resor Militer (Korem) 091/ASN membentuk posko kebakaran hutan dan lahan.

    Menurut Kepala Penerangan Korem 091/ASN Mayor Ahmad Sobirin, untuk wilayah Kalimantan Timur, Kodim sudah membentuk posko di Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Kota Bontang. “Di Kalimantan Utara, di Kodim Nunukan sudah ada," katanya, Kamis, 17 Maret 2016.

    Ahmad menjelaskan, pembentukan posko sebagai respons atas instruksi pelibatan TNI dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di daerah.

    Empat Kodim membentuk posko di daerah rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Di Kutai Timur, misalnya, sejak dua bulan lalu titik api terus terdeteksi. "Anggota TNI bersama elemen lain, yakni Polri dan BPBD, bersama-sama mencari, menemukan, dan memadamkan api," ujar Ahmad.

    Kalimantan Timur merupakan daerah penyumbang kabut asap pada 2015. Pada 2016, Kalimantan Timur kembali menyita perhatian karena kebakaran hutan dan lahan kembali muncul. Kekeringan akibat anomali cuaca dan El Nino menjadi penyulut munculnya titik api.

    Ahmad mengatakan Panglima KODAM VI Mukawarman menginginkan semua Kodim membentuk posko kebakaran hutan dan lahan. Namun pembentukannya dilakukan secara bertahap.

    Berdasarkan pantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Timur, Kamis, 17 Maret 2016, di wilayah Kalimantan Timur titik api sudah tak terdeteksi alias nihil. BPBD Kalimantan Timur melakukan pemantauan melalui satelit NOAA dan TERRA.

    Namun, sehari sebelumnya, terpantau 5 titik api yang tersebar di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.

    FIRMAN HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.