Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bupati Puncak Papua Tuding Kelompok Ini Penembak 4 Karyawan  

image-gnews
Empat jenazah karyawan PT Modern yang ditembak kelompok bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya, Papua dievakuasi ke Jayapura, 16 Maret 2016. (Foto: Tabloidjubi.com)
Empat jenazah karyawan PT Modern yang ditembak kelompok bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya, Papua dievakuasi ke Jayapura, 16 Maret 2016. (Foto: Tabloidjubi.com)
Iklan

TEMPO.COJakarta - Bupati Kabupaten Puncak, Papua, Willem Wandik, menyebutkan ada dua kelompok sipil bersenjata yang telah lama beroperasi di wilayah Kabupaten Puncak, Papua. Terakhir, pada Selasa kemarin, dua kelompok ini kembali menyerang pegawai perusahaan kontraktor pembangun Jalan Trans Papua, PT Modern.

“Ini yang melakukan adalah Kalenat Telenggen dan Lekagak. Mereka itu yang menyerang PT Modern yang selama ini membangun Jalan Trans Papua. Itu jalan Papua dari Kabupaten Puncak Jaya,” kata Willem Wandik saat dihubungi, Rabu, 16 Maret 2016.

Willem menuturkan kelompok Lekagak berdiri pada 2006, sementara Kalenat Telenggen baru terdengar namanya sebagai kelompok sipil bersenjata sekitar 2014. Keduanya merupakan dua kelompok penguasa Kabupaten Puncak yang saling berhubungan dan tanpa alasan yang jelas melakukan penyerangan terhadap masyarakat sekitar.

Baca juga: 4 Pekerja Tewas Ditembak di Papua, Ini Tuntutan Keluarga  

“Mereka terus muncul sampai kami di Puncak, Puncak Jaya, Papua, mereka terus menyerang. Di Memberamo Tengah juga sering terjadi karena kelompok ini sering jalan terus. Mereka, kan, dapat senjata jadi mereka membentuk kelompok sendiri, ada jenderal, ya begitu, hidupnya bikin kacau,” ujar Willem.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemarin, kata Willem, empat orang tewas akibat penembakan yang terjadi pada pukul 13.45 WIT. Dari empat korban tersebut, salah satunya merupakan pemimpin proyek dan pekerja dari perusahaan yang sedang membangun jalan di Kabupaten Puncak dari Distik Ilaga-Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, serta warga sipil. Sedangkan lokasi penyerangan terjadi di Desa Agenggen, Sinak.

Willem mengatakan pihak kepolisian dan TNI di Papua sedang diterjunkan untuk mengejar pelaku. Namun ia belum dapat mengetahui motif pasti di balik penyerangan kelompok sipil bersenjata itu. “Nanti kami dalami dulu. Soalnya, mereka ini tak pandang siapa-siapa. Kalau dia ingin bunuh, ya, bunuh saja. Enggak ada toleransi. Bisa dikatakan teroris juga itu,” tuturnya.

DESTRIANITA K.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Usman Hamid Sebut Pengesahan 3 RUU DOB Papua Penyelundupan Hukum

30 Juni 2022

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: TEMPO | Hilman Faturrahman W
Usman Hamid Sebut Pengesahan 3 RUU DOB Papua Penyelundupan Hukum

Direktur Eksekutif Amnesty Internastional Indonesia Usman Hamid mengkritik rencana pengesahan tiga RUU Otonomi Baru atau RUU DOB Papua hari ini.


Langkah Jokowi Bahas DOB Papua dengan MRP Dianggap Sebagai Politik Pecah Belah

21 Mei 2022

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat dengan perwakilan rombongan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 20 Mei 2022. Sumber: Biro Setpres
Langkah Jokowi Bahas DOB Papua dengan MRP Dianggap Sebagai Politik Pecah Belah

Koalisi Kemanusiaan untuk Papua menilai Pemerintahan Presiden Jokowi melakukan politik pecah belah dengan melakukan pembahasan soal DOB dengan MRP.


MRP: 20 Kewenangan di UU Otsus Papua Tak Dijalankan Negara

21 April 2022

Majelis Rakyat Papua. antaranews.com
MRP: 20 Kewenangan di UU Otsus Papua Tak Dijalankan Negara

MRP menilai masih banyak kewenangan dalam UU Otsus Papua yang tak dijalankan oleh negara.


Rakor soal Papua, Ma'ruf Amin: Operasi Teritorial Ujung Tombak Kesejahteraan

15 Desember 2021

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Foto: Setwapres
Rakor soal Papua, Ma'ruf Amin: Operasi Teritorial Ujung Tombak Kesejahteraan

Wapres Ma'ruf Amin menggelar Rapat Pendekatan Penanganan Papua Pasca UU Otsus Papua 2021 di Istana Wapres


Majelis Rakyat Papua Sebut Warga Tak Ingin Ada Pemekaran Wilayah

9 Juni 2021

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, berfoto bersama Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), di MPR RI, Jakarta, Senin (19/10/20).
Majelis Rakyat Papua Sebut Warga Tak Ingin Ada Pemekaran Wilayah

Majelis Rakyat Papua menyatakan masyarakat membutuhkan pemenuhan hak-hak dasar.


Kepala Bais Sebut Gangguan Keamanan untuk Setop RUU Otsus Papua

27 Mei 2021

Sejumlah prajurit Yonif 315/Garuda mengikuti upacara pelepasan Satuan Tugas Pam Daerah Rawan (Satgas Pamrahwan) Papua di Lapangan Yonif 315/Garuda, Gunung Batu, Kota Bogor, Ahad, 23 Mei 2021. ANTARA/Arif Firmansyah
Kepala Bais Sebut Gangguan Keamanan untuk Setop RUU Otsus Papua

Kepala Bais TNI curiga gangguan keamanan di Papua bertujuan untuk menghentikan pembahasan RUU Otsus Papua.


Polisi Buru Satu Lagi Aktivis Papua yang Diduga Terlibat Kasus Pengeroyokan

4 Maret 2021

Ilustrasi Pengeroyokan.
Polisi Buru Satu Lagi Aktivis Papua yang Diduga Terlibat Kasus Pengeroyokan

Kuasa hukum aktivis Papua mengungkap sejumlah keganjilan dalam kasus dugaan pngeroyokan saat demonstrasi otonomi khusus Papua di DPR itu.


DPR Terbuka Bahas Revisi UU Otsus Papua Meski Ada Temuan Penyimpangan Dana

22 Februari 2021

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. (ANTARA/Puspa Perwitasari)
DPR Terbuka Bahas Revisi UU Otsus Papua Meski Ada Temuan Penyimpangan Dana

Azis Syamsuddin mengatakan DPR terbuka terhadap revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua yang diusulkan pemerintah


Mabes Polri Sebut Ada Penyelewengan Pengelolaan Dana Otsus Papua

17 Februari 2021

Ilustrasi warga Kota Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, awal Desember 2014. TEMPO/Cunding Levi
Mabes Polri Sebut Ada Penyelewengan Pengelolaan Dana Otsus Papua

Mabes Polri menduga ada penyelewengan pengelolaan dana otsus Papua.


DPR Tetapkan Anggota Pansus Otonomi Khusus Papua

11 Februari 2021

Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Januari 2021.  TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Tetapkan Anggota Pansus Otonomi Khusus Papua

Sejumlah fraksi di DPR mengirim wakilnya mengisi Pansus Otonomi Khusus Papua .