Fasilitas dan Keuangan Kepala BNN Akan Setingkat Menteri

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi  (kiri) berbincang dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo (kanan) pada Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur dan Propinsi Se-Sulawesi di Gedung Grahadi, Surabaya, Jawa TImur, 5 Februari 2016. ANTARA FOTO

    Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi (kiri) berbincang dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo (kanan) pada Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur dan Propinsi Se-Sulawesi di Gedung Grahadi, Surabaya, Jawa TImur, 5 Februari 2016. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan pemerintah sudah setuju meningkatkan status Badan Narkotika Nasional. Menurut Yuddy, yang akan ditingkatkan adalah fasilitas jabatan dan keuangan Kepala BNN.

    "Akan ditingkatkan sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan setelah berkonsultasi dengan Presiden. Fasilitas jabatan dan keuangan Kepala BNN akan disetarakan dengan menteri," ucap Yuddy di kompleks Istana, Rabu, 16 Maret 2016.

    Menurut dia, nantinya hak dan kewajiban lembaga negara tetap, hanya fasilitas jabatan dan hak-hak keuangan Kepala BNN yang akan disetarakan dengan menteri. Yuddy berujar, alasan penguatan adalah agar BNN mendapat dukungan anggaran dan mobilitas yang cukup seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, dan Lembaga Ketahanan Nasional. Selain itu, tutur Yuddy, BNN nantinya akan berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

    Payung hukum yang melandasi peningkatan status itu, kata dia, berupa peraturan presiden. Jika sudah final, pemerintah akan menyempurnakan perpres mengenai BNN. Ia menargetkan penyempurnaan perpres dapat selesai dalam sepekan. "Insya Allah, dalam sepekan, sudah berubah," ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan Presiden Joko Widodo sudah setuju menaikkan status BNN menjadi selevel kementerian. Alasan Luhut, dengan menaikkan kewenangan BNN, strategi memerangi jaringan perdagangan narkoba dapat lebih efektif. Sebab, peredaran narkoba saat ini sudah dalam kondisi darurat.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komentar Yasonna Laoly Soal Harun Masiku: Swear to God, Itu Error

    Yasonna Laoly membantah disebut sengaja menginformasikan bahwa Harun berada di luar negeri saat Wahyu Setiawan ditangkap. Bagaimana kata pejabat lain?