Kemenkop dan Kemenkominfo Bahas Koperasi Grab-Uber  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan pekerja transportasi darat menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negeara, Jakarta, 14 Maret 2016. Aksi tersebut diikuti oleh sejumlah pengemudi transportasi darat seperti, Taxi, Bajaj, Angkutan umum, Angkutan kota, Ojek pangkalan, dll. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Ribuan pekerja transportasi darat menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negeara, Jakarta, 14 Maret 2016. Aksi tersebut diikuti oleh sejumlah pengemudi transportasi darat seperti, Taxi, Bajaj, Angkutan umum, Angkutan kota, Ojek pangkalan, dll. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dijadwalkan menggelar pertemuan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membahas persoalan transportasi berbasis aplikasi dalam jaringan atau online, khususnya GrabCar dan Uber. Pertemuan itu berlangsung di gedung Kementerian Koperasi dan UKM di Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu, 16 Maret 2016, sekitar pukul 09.00.

    Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan terkait dengan persoalan GrabCar dan Uber masih ada izin yang sedang diproses di Kementerian Koperasi dan UKM. "Izin dalam bentuk koperasinya, untuk mewadahi yang memiliki kendaraan-kendaraan pribadinya," katanya.

    Merespons hal itu, Kementerian Koperasi dan UKM segera berkoordinasi dengan Kemenkominfo untuk membahas persoalan dan duduk perkara pengajuan badan hukum koperasi oleh pengusaha rental transportasi berbasis aplikasi online.

    Dari hasil penelusuran yang dilakukan, para pengusaha rental tercatat sedang mengajukan permohonan badan hukum koperasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Pengajuan badan hukum koperasi tersebut menunjukkan telah dilakukan sejak 22 Desember 2015.

    Pengaju mengatasnamakan diri sebagai Pengurus Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia. Kemungkinan mereka inilah yang menjalankan bisnis transportasi berbasis aplikasi online, seperti GrabCar dan Uber. Deputi Kementerian Koperasi dan UKM Choirul Djamhari akan mewakili Kementerian Koperasi dan UKM dalam pertemuan itu.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.