TEMPO.CO, Jakarta - Pada Indeks Persepi Korupsi 2015 yang dikeluarkan oleh Lembaga Transparansi Internasional, Denmark menempati peringkat teratas sebagai negara yang bebas dari korupsi. Apa rahasia negera itu terbebas dari kejahatan korupsi? Duta Besar Denmark di Indonesia, Casper Kylnge, menungkapkan kiat-kiatnya.
"Kami membuat semangat antikorupsi menjadi hal yang mainstream di Denmark," ujar Casper ketika membuka diskusi Demokrasi dan Korupsi yang digelar oleh Transparency International Indonesia di Jakarta, Selasa, 15 Maret 2016.
Casper menjelaskan, yang dimaksud dengan semangat antikorupsi yang mainstream adalah menerapkan toleransi nol terhadap korupsi di berbagai lembaga pemerintah. Salah satu perwujudannya dengan menempatkan lembaga serupa KPK Komisi Pemberantasan Korupsi) di tiap lembaga tersebut.
Menurut Casper, sudah lama Denmark tidak memiliki lembaga antikorupsi yang terpusat seperti KPK. Sekarang, setiap instansi memiliki "KPK"-nya sendiri yang menangani kasus-kasus korupsi. Fasilitasnya antara lain hotline yang menyala selama 24 jam. Publk bisa berpartisipasi melaporkan setiap ada dugaan korupsi di instansi itu.
Laporan itu akan ditindaklanjuti tanpa birokrasi rumit. "Misalkan ada private sector yang merasa hendak diajak korupsi oleh oknum di lembaga pemerintah itu, mereka bisa melapor ke lembaga tersebut," ujar Casper.
Casper menambahkan bahwa setiap pejabat publik di Denmark wajib mengikuti pelatihan antikorupsi saat mengisi jabatannya. Dengan begitu, ada gambaran jelas seperti apa tindakan antikoruspi itu.
Casper mempersilakan Indonesia meniru sistem yang diterapkan Denmark. Bahkan, ia mengklaim Denmark siap membantu Indonesia untuk memajukan sistem serupa. "Kami tahu bahwa korupsi adalah halangan besar di pemerintahan manapun, baik dalam hal pertumbuhan ekonomi ataupun index doing business," ujarnya mengakhiri.
Dibanding Denmark, Indonesia menempati peringkat ke 88 dengan skor CPI 36. Skor tersebut meningkat dua poin dari tahun 2014 yang berada di peringkat ke 107. Peningkatan CPI Indonesia ini dipengaruhi oleh akuntabilitas publik yang meningkat dan peranan KPK.
ISTMAN MP
