Gubernur Gatot Pujo dan Evy, Istrinya, Dihukum Akibat Korupsi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Utara nonaktif, divonis 3 tahun penjara serta denda Rp 150 juta dengan subsider 3 bulan kurungan. Sedangkan istrinya, Evy Susanti, divonis bui 2 tahun 6 bulan serta denda Rp 150 juta dengan subsider 3 bulan.

    "Kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan turut serta melakukan tindak pidana korupsi," kata Ketua Majelis Hakim Sinung Hermawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin, 14 Maret 2016.

    Hakim menilai, Gatot dan Evy terbukti menyuap tiga orang hakim dan seorang panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Ketiga hakim itu adalah Tripeni Irianto Putro, yang menerima SG$ 5 ribu dan US$ 15 ribu serta Dermawan Ginting dan Amir Fauzi, yang masing-masing menerima US$ 5 ribu. Sementara itu, panitera Syamsir Yusfan diberi uang sebesar US$ 2 ribu. Suap tersebut diberikan melalui pengacara OC Kaligis.

    Gatot dan Evy juga terbukti menyuap anggota Komisi III DPR, Patrice Rio Capella. Mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat itu menerima uang sebesar Rp 200 juta melalui Fransisca Insani Rahesti.

    Atas perbuatan tersebut, Gatot dan Evy melanggar Pasal 6 ayat 1-a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

    Pasangan suami-istri itu juga melanggar Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Hakim Sinung mengatakan hal yang memberatkan putusan tersebut adalah tindakan Gatot dan Evy dinilai tidak mendukung program pemberantasan korupsi. Sedangkan pertimbangan yang meringankan adalah terdakwa membuka perkara lain yang berkaitan, menyesali perbuatan, dan belum pernah dihukum.

    Gatot dan Evy menerima putusan tersebut. "Saya dan istri menerima putusan tersebut dan meminta maaf kepada seluruh warga Sumatera Utara," kata Gatot seusai vonisnya dibacakan.

    Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum KPK akan memperhitungkan pengajuan banding atas putusan hakim yang lebih ringan dari tuntutan. Jaksa Wawan Yunarwanto mengatakan tuntutan 4 tahun bui dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan merupakan hukuman minimal yang bisa diberikan untuk Gatot dan Evy.

    Menurut Jaksa Penuntut Umum Irene Putri, keputusan yang diambil hakim sudah berdasarkan pertimbangan yuridis. Namun ia menyayangkan keputusan itu ada di bawah tuntutan mereka. "Kami akan pertimbangkan untuk banding," tutur Irene.

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.