Dilarang Masuk Ramallah, Menteri Retno Tetap Didukung Istana

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menlu Retno Marsudi melantik Konsul Kehormatan di Ramallah, Palestina, Maha Abu-Susheh, di KBR Amman, Yordania, Minggu, 13 Maret 2016. (Foto: Kemlu RI)

    Menlu Retno Marsudi melantik Konsul Kehormatan di Ramallah, Palestina, Maha Abu-Susheh, di KBR Amman, Yordania, Minggu, 13 Maret 2016. (Foto: Kemlu RI)

    TEMPO.COJakarta - Meski Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dilarang masuk ke Ramallah untuk melantik Konsul Kehormatan Indonesia pertama di Palestina Ahad lalu, ia tetap mendapat pujian dari Presiden Joko Widodo. 

    Disampaikan oleh juru bicara presiden, Johan Budi Sapto Pribowo, Jokowi menganggap keberadaan Konsul Kehormatan di Palestina tetaplah suatu prestasi progresif.

    "Apa yang dilakukan Menteri Luar Negeri didukung penuh. Di satu sisi, Presiden Joko Widodo juga memantau perkembangan di sana (Ramallah)," ujar Johan Budi di Kompleks Istana Negara, Senin, 14 Maret 2016.

    Sebagaimana diketahui, pembukaan Konsul Kehormatan Indonesia di Ramallah disebut Retno sebagai upaya Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Selain itu, untuk memperbaiki hubungan dengan Palestina, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun budaya.

    Baca Juga: Israel Larang Menlu Retno ke Ramallah, DPR: Jangan Takut 

    Untuk mengisi posisi Konsul Kehormatan, Indonesia menunjuk Maha Abu-Shusheh yang dilantik pada Ahad lalu tanpa kehadiran Retno. Penolakan Israel terhadap Retno diduga karena ia menolak bertemu dengan para pejabat Israel di Yerusalem.

    Johan menambahkan penolakan oleh Israel itu tidak akan berpengaruh pada misi Indonesia di Ramallah. Indonesia ingin tetap menunjukkan komitmen mendukung penuh kemerdekaan wilayah Palestina. " Menteri Luar Negeri dan Konsul Kehormatan ini membawa misi Presiden, komitmen Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina." 

    Sementara itu, situs berita Israel haaretz.com mengungkapkan penolakan terhadap Retno yang ingin masuk ke Ramallah sebagai pelanggaran terhadap kebijakan Israel. Beberapa tahun yang lalu, menurut haaretz.com, Israel menerapkan kebijakan negara mana pun yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara barat tak akan diperbolehkan masuk ke kawasan Palestina, kecuali mengunjungi Israel terlebih dahulu.

    Baca: Sebulan Dilantik, Bupati Ogan Ilir Ditangkap BNN 

    Kebijakan itu hanya memiliki pengecualian untuk sejumlah negara Islam di mana mereka boleh ke Palestina tanpa transit di Israel. Sebagai contoh, Israel pernah memperbolehkan Menteri Luar Negeri Jordan Nasser Judeh ke Ramallah.

    Rencananya, pekan depan, Israel akan mengundang sejumlah jurnalis senior Indonesia untuk memberi penjelasan terkait dengan situasi di Palestina dan Israel. Haaretz.com tidak menyebutkan siapa saja yang akan diundang pemerintah Israel.

    ISTMAN MP | HAARETZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.