Tersangka Pelindo II Penuhi Panggilan Bareskrim  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Unit harbour mobile crane (HMC) milik Pelindo II/IPC disegel Polisi di Dermaga 002 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 3 September 2015. Penyegelan alat bongkar muat itu terkait adanya dugaan mark up pengadaan sejumlah alat bongkar muat di lingkungan kerja Pelindo II. Tempo/Tony Hartawan

    Unit harbour mobile crane (HMC) milik Pelindo II/IPC disegel Polisi di Dermaga 002 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 3 September 2015. Penyegelan alat bongkar muat itu terkait adanya dugaan mark up pengadaan sejumlah alat bongkar muat di lingkungan kerja Pelindo II. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.COJakarta - Haryadi Budi Kuncoro, mantan Senior Manager Peralatan PT Pelindo II, memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Senin, 14 Maret 2016. Bareskrim memanggilnya sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan sepuluh unit mobile crane di PT Pelindo II.

    Haryadi datang bersama pengacaranya, Heru Widodo. "Kami beriktikad baik mencoba klarifikasi hal-hal yang kiranya perlu diklarifikasi, keterangan yang bisa jadi penyidik belum punya," kata Heru sesampainya di Bareskrim Mabes Polri Jakarta, Senin, 14 Maret 2016.

    Kendati demikian, terkait dengan status tersangka kliennya, Heru enggan berkomentar banyak. "Kami serahkan kepada penyidik. Seusai pemeriksaan, kami sampaikan," ujarnya.

    Haryadi memilih menyerahkan semua pernyataannya kepada pengacara. "Tanya pengacara saya saja," tuturnya.

    Hari ini merupakan pemeriksaan perdana Haryadi sebagai tersangka. Haryadi diduga berperan turut membantu mantan Direktur Teknik PT Pelindo II Ferialdy Noerlan dalam pengadaan mobile crane tersebut.

    Feriyaldi sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Haryadi juga pernah beberapa kali diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sebelum ditetapkan jadi tersangka.

    Pengadaan mobile crane diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 45,5 miliar. Pasalnya, pengadaannya tak sesuai perencanaan dan diduga ada mark-up anggaran.

    Kendati demikian, mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino membantah tuduhan itu. Lino menyebut pengadaan sudah sesuai prosedur dan tidak ada korupsi atau penggelembungan harga dalam prosesnya. Penyidik pun terus mengembangkan kasus ini berdasarkan audit BPK.

    INGE KLARA SAFITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.