Pemkot Singkawang Minta Bantuan Kementerian PUPR Bangun Rusunawa  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rumah Susun Sederhana Sewa. TEMPO/Fahmi Ali

    Rumah Susun Sederhana Sewa. TEMPO/Fahmi Ali

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat meminta bantuan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pembangunan rumah susun sewa (rusunawa).

    “Kami harap, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR membantu kami dalam program pembangunan rusunawa untuk Kota Singkawang di Kalimantan Barat,” ujar salah satu anggota DPRD Kota Singkawang, Rony Burhan, dalam rilisnya, Sabtu, 12 Maret 2016.

    Rony menuturkan Pemerintah Kota Singkawang telah menyediakan lahan di dua lokasi untuk membangun rusunawa, yang akan diperuntukkan bagi mahasiswa dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  DPRD Kota Singkawang sangat mendukung program tersebut guna menyukseskan program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, kebutuhan akan hunian layak untuk masyarakat terus bertambah setiap tahun dan perlu diantisipasi sejak dini.

    Baca Juga: Tak Punya Lahan, Pemkot Bekasi Kesulitan Bangun Rusunawa

    Menurut Ronny, saat ini masyarakat Kota Singkawang masih banyak yang tinggal di tanah-tanah milik negara sehingga rawan penggusuran. "Sebagai wakil rakyat, DPRD berusaha agar pemerintah menyediakan rusunawa sebagai alternatif relokasi hunian masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah."

    Menanggapi permintaan tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Eko Heripoerwanto menyatakan Kementerian PUPR siap mendorong serta membantu Pemda melaksanakan program Sejuta Rumah. Terlebih, pemerintah pusat tidak bisa memenuhi kebutuhan seluruh hunian masyarakat mengingat anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara terbatas.

    Eko berharap pemerintah daerah bisa menghubungi Satuan Kerja Nonvertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan yang sudah dibentuk di 33 provinsi. “Silakan Pemda mengajukan proposal tentang program perumahan yang ada di daerahnya melalui SNVT tersebut,” ucapnya.

     Eko menambahkan, pihaknya akan mengirimkan tim verifikasi dari Direktorat Rumah Susun terkait kelayakan kondisi dan administrasi.



    ABDUL AZIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dijen Imigrasi Ronny Sompie Dicopot Terkait Harun Masiku

    Pencopotan Ronny Sompie dinilai sebagai cuci tangan Yasonna Laoly, yang ikut bertanggung jawab atas kesimpangsiuran informasi kasus Harun.