Kampanye Hitam Makin Marak Jelang Munas Golkar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kiri-kanan: Sekretaris Fraksi Bambang Soesatyo, Ketum Golkar Munas Bali Aburizal Bakrie, Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin , Ketua DPR Setya Novanto, dan Wakil Ketua MPR Mahyudin dalam pemotongan tumpeng di Rapat Pleno Partai Golkar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 4 Juni 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Kiri-kanan: Sekretaris Fraksi Bambang Soesatyo, Ketum Golkar Munas Bali Aburizal Bakrie, Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin , Ketua DPR Setya Novanto, dan Wakil Ketua MPR Mahyudin dalam pemotongan tumpeng di Rapat Pleno Partai Golkar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 4 Juni 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, JakartaPersaingan calon Ketua Umum Golkar semakin memanas walau belum ada kepastian tanggal pelaksanaan musyawarah nasional. Anggota tim sukses calon Ketua Umum Golkar Ade Komaruddin, Bambang Soesatyo, mengatakan tensi persaingan semakin tinggi, apalagi ada beberapa kampanye hitam yang dilakukan oleh pihak lawan.

    Kampanye hitam itu, kata Bambang, seperti isu politik uang, gratifikasi jet pribadi dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). "Dilancarkan pihak lawan terhadap Ade," kata dia dalam pesan pendeknya, Ahad, 13 Maret 2016.

    Bambang memprediksi, kampanye hitam itu tidak akan berhenti. Apalagi, kata dia, saat ini beredar surat perjanjian tentang Akom, sapaan Ade, yang tidak akan maju sebagai Calon Ketua Umum Golkar hingga ke tingkat daerah.

    Menurut Ketua Komisi Hukum DPR ini, surat perjanjian itu diragukan keasliannya. Alasannya, kata dia, sebagai pelaku rapat harian bersama Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie, Ketua Harian Golkar Mohamad Suleman Hidayat, Wakil Ketua Umum Golkar Titiek Soeharto dan lainnya tidak pernah ada kesepakatan itu.

    Perjanjian yang ada, tutur Bambang, adalah penunjukkan Akom sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto yang terseret kasus papa minta saham. "Dengan ketentuan Akom tidak boleh mendorong Munas karena masih ada proses di Mahkamah Agung," katanya.

    Bambang pun heran, isi perjajian tersebut diubah menjadi tidak mencalonkan diri. "Ini menjadi tanda tanya, dari mana orang itu menyebarkan dokumen yang harusnya ada di laci Pak Aburizal?" katanya. "Artinya ada yang mencuri dokumen dari laci Aburizal."

    HUSSEIN ABRI YUSUF


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.