Ini Tiga Tantangan Besar Penghalang Program Nawacita

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla, memimpin rapat terbatas membahas masalah pengungsi korban bencana alam serta masalah lumpur Lapindo bersama Menteri Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 18 Juni 2015. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

    Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla, memimpin rapat terbatas membahas masalah pengungsi korban bencana alam serta masalah lumpur Lapindo bersama Menteri Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 18 Juni 2015. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Partisipasi Indonesia Ari Aryanto mengatakan ada tiga tantangan besar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam mewujudkan program Nawacita. Tantangan tersebut berasal dari dalam dan luar negeri.

    Dari sisi perekonomian, ucap Ari, pemerintah menghadapi tantangan dengan menurunnya kepuasan investor asing terhadap kinerja pemerintah. Paket-paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah, dianggap tidak serius dijalankan.

    Survei kamar dagang Inggris dan Eropa menunjukkan kepercayaan investor dan pebisnis Eropa turun 21 persen dari 71 persen pada 2014 lalu, menjadi 50 persen pada periode November 2015 hingga Januari 2016.

    "Pemerintah terkesan mengandalkan aspek kuantitas daripada kualitas, paket kebijakan sudah banyak dikeluarkan tapi tidak terlihat hasilnya," kata Ari dalam diskusi Nawacita di Cikini, Jakarta, Ahad, 13 Maret 2016.

    Baca Juga: Mahasiswa ITB Tewas Habis Lari, Telepon Terakhirnya ke Ortu

    Tantangan berikutnya yaitu posisi Indonesia di kancah internasional yang dirasa kurang berwibawa. Indonesia yang baru menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam belum bisa menunjukkan kekuatannya sebagai mediator penyelesaian konflik Palestina. Hal ini ditunjukkan dengan penyerangan Palestina oleh Israel belum lama ini.

    Dari dalam negeri tantangan pemerintah muncul justru dari dalam kabinet. Perdebatan antara menteri dan kegaduhan kabinet menimbulkan citra tidak adanya kepemimpinan yang baik. Padahal perlawanan kubu oposisi atas program-program pemerintah sudah tidak terlihat.

    Sementara itu pakar hukum tata negara Margarito Kamis menambahkan Presiden Joko Widodo harus segera mengatasi kegaduhan kabinetnya bila ingin Nawacita terwujud. Ia beralasan semua tantangan berat yang disampaikan oleh Ari di atas merupakan masalah yang sudah ada sebelum Presiden Jokowi memimpin.
    "Masalah-masalah tersebut sudah lama, sekarang ini yang salah pemerintahannya. Semua kegaduhan menunjukkan pemerintah yang salah," ujarnya.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.