Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Janjikan Calon Jemaah Haji Berangkat Sesuai Antrian

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Jamaah haji kloter pertama DKI Jakarta tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 29 September2015. Sebanyak 440 jamaah haji kloter pertama DKI Jakarta tiba di tanah air usai menunaikan ibadah haji 2015. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Jamaah haji kloter pertama DKI Jakarta tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 29 September2015. Sebanyak 440 jamaah haji kloter pertama DKI Jakarta tiba di tanah air usai menunaikan ibadah haji 2015. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Sub Direktorat Pendaftaran Haji Kementerian Agama Nur Aliya Fitra memastikan tidak ada penumpang gelap pengguna jatah jemaah haji. Pemerintah meminta calon jemaah haji sabar karena daftar antrian reguler saat ini mencapai 3 juta jemaah dengan waktu tunggu keberangkatan tertinggi hingga 37 tahun.    

"Pemerintah menetapkan penentuan jemaah yang berhak melunasi sudah berdasarkan data base sistem komputerisasi haji terpadu. Tidak dimungkinkan lagi jemaah yang tidak sesuai persyaratan bisa dipanggil untuk menyetorkan biaya pelunasan haji," kata Fitra dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 11 Maret 2016.   

Dengan sistem komputerisasi, urutan keberangkatan jemaah haji tidak bisa dimanipulasi. Fitra mengatakan tidak ada campur tangan manusia untuk menentukan keberangkatan jemaah haji sehingga jauh dari unsur subjektifitas.   

Selain itu, menurut Fitra, pada pelunasan haji reguler tahap kedua diberikan kepada lanjut usia minimal 75 tahun. Sementara penggabungan mahram antara suami istri atau anak kandung dan orang tua dilakukan sesuai prosedur. Pengajuan itu harus melalui Kementerian Agama di tingkat kabupaten kota untuk mendapat verifikasi.   

"Ketentuan terkait persyaratan pengajuan juga menjadi hal penting yang harus dijaga melalui sistem komputerisasi, sehingga jemaah yang tidak sesuai persyaratan akan tereliminasi secara otomatis oleh sistem," ujar Fitra.   

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk pengisian kuota jemaah haji khusus juga akan diterapkan secara tegas. Pemerintah akan memastikan keberangkatan dan jaminan keadilan bagi jemaah yang sudah mendapatkan nomor pendaftaran terlebih dulu. Bagi jemaah haji khusus, tidak ada lagi yang baru mendaftar bisa berangkat di tahun yang sama saat pendaftaran. Semua harus sesuai dengan antrian.

DANANG FIRMANTO


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pengamat Usulkan Pembentukan Badan Haji di Luar Kementerian, DPR: Kami Tampung

2 hari lalu

Jemaah calon haji Indonesia kloter 106 embarkasi Surabaya turun dari bus di Mekah, Arab Saudi, Selasa, 11 Juni 2024. Fase kedatangan jemaah haji Indonesia 1445 H/2024 M di tanah suci telah berakhir pada Selasa, 11 Juni 2024 yang ditandai dengan mendaratnya 333 jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 106 embarkasi Surabaya (SUB-106). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Pengamat Usulkan Pembentukan Badan Haji di Luar Kementerian, DPR: Kami Tampung

Pembentukan Badan Penyelenggara Haji dan Umrah bertujuan agar pengelolaan dapat dilakukan secara akuntabel dan independen.


Presiden Jokowi soal Pembentukan Pansus Haji: Itu Hak yang Dimiliki DPR

4 hari lalu

Presiden Jokowi bertolak ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, 19 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Presiden Jokowi soal Pembentukan Pansus Haji: Itu Hak yang Dimiliki DPR

Jokowi menghormati keputusan DPR untuk membentuk panitia khusus untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji tahun ini


Kemenag Persilakan Pansus Buktikan soal Dugaan Korupsi dalam Pengalokasian Kuota Tambahan Haji

4 hari lalu

Jamaah haji mengelilingi Ka'bah, 1 Juli 2022. REUTERS/Mohammed Salem
Kemenag Persilakan Pansus Buktikan soal Dugaan Korupsi dalam Pengalokasian Kuota Tambahan Haji

Ditjen PHU Kemenag memberikan tanggapan perihal dugaan korupsi alokasi kuota haji.


Kismis, Oleh-oleh Haji yang Memiliki Manfaat Kesehatan

4 hari lalu

Ilustrasi kismis atau buah kering (Pixabay.com)
Kismis, Oleh-oleh Haji yang Memiliki Manfaat Kesehatan

Kismis, merupakan anggur yang dikeringkan, sering dijadikan oleh-oleh khas saat pulang haji karena memiliki banyak manfaat dan khasiat kesehatan.


DPR Selidiki Kisruh Ibadah Haji Lewat Panitia Khusus, Kementerian Agama Tawarkan Uang Pelicin

4 hari lalu

DPR sigap meributkan penyelewengan tambahan kuota haji khusus yang menyalahi kesepakatan. Pejabat Kementerian Agama melobi anggota DPR dengan menawarkan uang pelicin.
DPR Selidiki Kisruh Ibadah Haji Lewat Panitia Khusus, Kementerian Agama Tawarkan Uang Pelicin

DPR membentuk panitia khusus untuk mengusut kekisruhan ibadah haji. Pejabat Kementerian Agama melobi anggota DPR dengan menawarkan uang pelicin.


KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

8 hari lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

KPK menyatakan akan mendampingi pansus haji DPR jika ditemukan adanya indikasi korupsi.


Tanggapan MUI dan Dosen UIN Jakarta atas Pembentukan Pansus Haji DPR

8 hari lalu

Jemaah haji melakukan tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Kamis, 20 Juni 2024. Jemaah haji melakukan tawaf ifadah yang menjadi rukun haji usai melakukan wukuf di Arafah dan lempar jamrah di Jamarat. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Tanggapan MUI dan Dosen UIN Jakarta atas Pembentukan Pansus Haji DPR

Muhammadiyah berharap pembentukan Pansus Haji bukan untuk kepentingan politik.


Kementerian Luar Negeri RI Benarkan Beri Pendampingan Hukum terhadap Ketua DPRD Rembang

8 hari lalu

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha. ANTARA/Yashinta Difa/aa.
Kementerian Luar Negeri RI Benarkan Beri Pendampingan Hukum terhadap Ketua DPRD Rembang

Kementerian Luar Negeri RI membenarkan ada lima WNI yang ditangkap atas dugaan pelanggaraan keimigrasian terkait haji.


Haji 2024, Pemerintah Siapkan 62 Ton Obat untuk Jemaah

9 hari lalu

Jamaah haji Indonesia memanjatkan doa saat berada di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi, Kamis 27 Juni 2024. Masjid Nabawi menjadi salah satu tujuan kaum muslim untuk beribadah dan ziarah setelah melaksanakan rangkaian puncak ibadah haji di Makkah. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Haji 2024, Pemerintah Siapkan 62 Ton Obat untuk Jemaah

Pada penyelenggaraan haji tahun 1445 H/2024 M, pemerintah menyediakan 62,3 ton obat untuk menunjang kesehatan para jemaah haji selama di Tanah Suci.


Kemenag Gunakan Sistem MABIMS untuk Tetapkan Awal Hijriah, Apakah Itu?

9 hari lalu

Seoang petugas mengamati posisi hilal (bulan) saat dilakukan ruktul hilal untuk menentukan 1 Syawal 1432 H, di Pantai Ambat, Pamekasan, Madura, Jatim (29/8). Berdasarkan kesepakatan ahli rukyat ASEAN yang meliputi Malaysia, Brunai, Indonesia, Myanmar dan Singapura (MABIMS), hilal dapat dirukyat pada posisi minimal dua derajat. ANTARA/Saiful Bahri
Kemenag Gunakan Sistem MABIMS untuk Tetapkan Awal Hijriah, Apakah Itu?

Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan penanggalan Islam, Hijriah masih dengan sistem MABIMS. Apa itu MABIMS?