Boikot Produk Israel, Luhut: Harus Cermat Memilah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkopolhukam Luhut Panjaitan. TEMPO/Subekti

    Menkopolhukam Luhut Panjaitan. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COJakarta - Pemerintah mengatakan pemboikotan produk Israel sebagai salah satu langkah konkret Indonesia mendukung perdamaian Palestina harus dilakukan dengan cermat dan terukur. "Kami hati-hati, jangan sampai produk yang kita boikot malah yang diproduksi teman kita, orang Palestina,” ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Jumat, 11 Maret 2016. “Kami ada tim untuk mencermati itu.”

    Luhut mengatakan terdapat sejumlah produk dari wilayah pendudukan ilegal (illegal settlement) Israel di Palestina yang masih diproduksi orang Palestina. Menurut dia, sudah ada proses klarifikasi produk atau item mana saja yang harus diboikot. "Harus kami klarifikasi dan dipilah. Jangan sampai malah nanti teman kita, orang Palestina, tak dapat pekerjaan," ujarnya.

    Luhut menuturkan upaya rekonsiliasi di Palestina pun harus didorong dalam rangka menyelesaikan isu Palestina dan Al-Quds al-Sharif. "Palestina sendiri juga harus damai. Kami mediasi mereka, Kementerian Luar Negeri juga sudah membantu itu," katanya.

    Sebelumnya, Luhut menyatakan pemboikotan ini merupakan bentuk solidaritas Indonesia terhadap Palestina. Pemboikotan itu sudah dideklarasikan sebagai salah satu hasil Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (KTT LB OKI) kelima pada 6-7 Maret 2016.

    Dari awal, kata Luhut, Presiden ingin Indonesia berperan aktif mengakui Palestina sebagai negara merdeka. “Dan menjadi anggota penuh PBB," tuturnya di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Kamis lalu. Ia pun yakin pemboikotan itu tak akan mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia.

    Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Hasan Kleib juga sempat mengatakan imbauan internasional untuk ikut memboikot produk yang berasal dari lahan pendudukan Israel di Palestina. Pemboikotan ini bertujuan menghentikan insentif yang diperoleh pemukim ilegal Israel.

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.