Puan Jamin Distribusi Kartu Indonesia Sehat Tuntas April  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menko PMK Puan Maharani, Dirut BPJS Fahmi Idris, dan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi usai memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, 10 Maret 2016. TEMPO/Subekti.

    Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menko PMK Puan Maharani, Dirut BPJS Fahmi Idris, dan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi usai memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, 10 Maret 2016. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menjamin distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) selesai pada bulan ini atau paling lambat April mendatang. Menurut dia, hingga saat ini, distribusi KIS sudah mencapai 90 persen.

    "Insya Allah, distribusi KIS sudah 90 persen. Diperkirakan Maret-April selesai. Bahkan verifikasi dan validasi data juga kami aktifkan terus," kata Puan saat konferensi pers di Istana Merdeka, Kamis, 10 Maret 2016. Menurut dia, penerima KIS tahun ini meningkat menjadi 92 juta orang.

    Puan menegaskan, distribusi kartu perlindungan sosial sejauh ini terus berjalan. Pemerintah, ucap dia, membantah bahwa kartu perlindungan sosial yang diberikan, yaitu KIS dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), tidak tersalurkan dengan baik.

    Selain itu, Puan menargetkan distribusi KIP selesai pada bulan depan. Menurut dia, distribusi KIP harus selesai sebelum Juni atau Juli mendatang, karena pemanfaatan KPI dimulai bulan itu.

    Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menuturkan pelaksana KIS hingga saat ini sudah memberikan layanan bagi 92,4 juta penduduk. "Sebanyak 92 juta untuk masyarakat dan 400 ribu untuk bayi baru lahir dari keluarga kurang mampu," kata Khofifah di Istana Merdeka. Menurut dia, pemerintah terus melakukan validasi data untuk menjamin ketepatan data masyarakat penerima KIS dan KIP.

    Hingga saat ini, ucap Khofifah, pemerintah sudah bisa menyiapkan sekitar 35 persen dari 40- persen data keluarga kurang mampu. Menurut dia, ada masyarakat yang belum menerima karena adanya persentase jaminan sosial yang belum terpenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Khofifah berujar, perbaikan kondisi ekonomi membuat pemerintah dapat mencairkan bantuan tersebut.

    ANANDA TERESIA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.