Gontor Undang Ulama Zakir Naik, Minta Dukungan Jusuf Kalla  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pondok Modern Darussalam, Gontor. Ishomuddin

    Pondok Modern Darussalam, Gontor. Ishomuddin

    TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Kiai Hasan Abdullah Sahal, meminta kepada semua pihak agar tidak meneror pesantren. Pernyataan Sahal itu menanggapi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Saud Usman Nasution yang menyebut ada pesantren berpaham radikal terkait dengan figur teroris. "Apa tidak terbalik," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 10 Maret 2016.

    Sahal mengatakan kalau umat Islam jangan diteror, termasuk juga pondok pesantren. Ia berharap tidak ada umat Islam sendiri yang ikut meneror pesantren. Anggota Badan Wakaf Gontor, Din Syamsuddin, menerangkan maksud dari pernyataan Kiai Sahal ialah pesantren bukan sarang terorisme. "Justru pesantren jadi korban diteror," kata Din.

    Februari lalu, BNPT melansir 19 pesantren yang diduga berpaham radikal dan terkait dengan figur teroris. Namun, BNPT belum memastikan tindakan apa yang bisa diberikan terhadap pesantren-pesantren itu. Sejauh ini BNPT hanya memantau santri ataupun pimpinan pesantren jika tiba-tiba melakukan tindakan yang mencurigakan.

    Lebih lanjut, kedatangan pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor ke Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah untuk menyambut kedatangan Zakir Naik ke Indonesia. Kiai Sahal meminta dukungan Kalla agar kedatangan Naik bisa dipermudah. "Supaya tidak disulitkan," ucapnya.

    Zakir Naik merupakan ulama asal India yang mempelajari ilmu perbandingan agama. Menurut Sahal, kedatangan Naik dalam rangka meramaikan peringatan 90 tahun Ponpes Gontor. Rencananya Naik akan berceramah di empat lokasi di Indonesia. "Gontor punya jurusan perbandingan agama. Ceramahnya untuk meningkatkan keilmuan mahasiswa," ucapnya.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.