INFO MPR - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan bahwa norma dan haluan negara yang komprehensif sangat diperlukan. Haluan negara akan mengatur kebijakan ekonomi, budaya, politik, keamanan, dan lain-lain.
Saat ini, terjadi ketimpangan demokrasi. Demokrasi Indonesia masa kini hanya menguntungkan elit saja.
“Oleh karena itu, kita perlu norma, perlu haluan,” ujar Zulkifli saat memberi sambutan dalam diskusi Reformasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Selasa 8 Maret 2016.
Menurutnya, demokrasi yang dianut Indonesia telah condong kebarat-baratan. Bukan demokrasi kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Implementasinya telah menyimpang dari cita-cita para pendiri bangsa sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Akibatnya, demokrasi di Indonesia menjadi sangat mahal. Untuk menjadi kepala daerah atau anggota legislatif, setiap calon harus mengandalkan sponsor. “Kedaulatan sudah bergeser, tidak lagi di tangan rakyat, tetapi di tangan sponsor atau kedaulatan di tangan pengusaha. Jika ini terus dibiarkan, maka hancurlah negara ini,” kata Zulkifli.
