Ini Kiat Banten Perangi Buta Aksara

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mengayomi sekitar 50 ribu warganya yang masih buta aksara memicu Pemerintah Provinsi Banten terus melakukan langkah-langkah strategis demi menekan angka tersebut.

    Mengayomi sekitar 50 ribu warganya yang masih buta aksara memicu Pemerintah Provinsi Banten terus melakukan langkah-langkah strategis demi menekan angka tersebut.

    INFO NASIONAL - Gerakan Banten Membaca pertama kali diluncurkan pada 24 November 2015 oleh Gubernur Banten Rano Karno. Kala itu, dihadiri 1.200 masyarakat, pencanangan program dilakukan sebagai implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

    Pada pencanangan tersebut, Gubernur Banten dianugerahi penghargaan tertinggi dari Mendikbud, yakni Anugerah Aksara Utama. Anugerah ini diberikan atas akselerasi yang dilakukan Pemprov Banten dalam pemberantasan buta aksara lewat program-program yang selaras dengan misi tersebut.

    Gerakan Banten Membaca sebenarnya pernah dilaksanakan pada 2006 melalui gerakan yang melibatkan masyarakat, mahasiswa, akademikus, dan stakeholders. Dari Gerakan Banten Membaca ini terkumpul 1.000 buku dalam sehari, sekaligus berhasil memecahkan rekor MURI.

    Seminar “Pembelajaran Sastra dan Gerakan Literasi Sekolah Bersama 100 Guru Se-Banten” sukses diselenggarakan atas kerja sama antara Kantor Bahasa Banten, Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia, dan Rumah Dunia di Serang, Banten, 3 Maret 2016. Dalam kesempatan itu, Pemprov Banten kembali menggemakan program Gerakan Banten Membaca, disertai dengan penjelasan teknis supaya optimalisasi program bisa dicapai.

    “Gerakan Banten Membaca kini dikerucutkan pada dua agenda, yakni bidang non-formal, yang targetnya adalah menginisiasi 1 Desa 1 Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Sedangkan pada bidang formal ialah gerakan literasi sekolah,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Banten Engkos Kosasih Samanhudi.

    Gerakan Banten Membaca merupakan wujud nyata Provinsi Banten membudayakan minat baca masyarakat lebih luas. Melalui program TBM, budaya membaca pada anak-anak yang putus sekolah diharapkan mampu terbangun terus-menerus.

    Melalui Dinas Pendidikan, Gubernur Banten dikabarkan menginstruksikan memproduksi buku-buku cerita rakyat asal Banten. Pada 2016 akan diproduksi 10 judul cerita rakyat dan akan disebar ke seluruh sekolah serta satuan pendidikan di Banten. Artinya, jika satu buku cerita dicetak 10 ribu eksemplar, akan ada 100 ribu eksemplar untuk sepuluh judul.

    “Buku cerita ini akan di bagikan untuk siswa agar dibaca sebelum jam pelajaran dimulai,” tutur Engkos. Program ini dilakukan untuk meningkatkan minat baca atau literasi para siswa.

    Pemprov Banten turut mengimbau Dinas Pendidikan bekerja sama dengan organisasi mitra, seperti Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI) atau USAID Banten, menyelenggarakan workshop bagi guru-guru untuk mengaktivasi perpustakaan sekolah menjadi jantung pendidikan. Gubernur memberi masukan agar sekolah menyediakan sudut-sudut baca di setiap kelas sehingga siswa lebih dekat dengan buku.

    Gubernur Rano Karno menyatakan Gerakan Banten Membaca tidak bisa optimal tanpa keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk dukungan dari lembaga CSR. “Untuk itu, kami berharap, semua bisa bersinergi sehingga kelak gerakan ini menjadi gerakan bersama,” ujarnya.

    Di samping program-program lokal tadi, Rano Karno merespons positif pencanangan Gerakan Indonesia Membaca, yang akan diselenggarakan pada 31 Maret 2016 di Banten oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Acara tersebut merupakan program perdana Gerakan Indonesia Membaca yang digagas Mendikbud pada 2016, yang akan menyebar ke 31 titik di Indonesia. Banten terbukti dianggap sebagai tuan rumah yang tepat sebagai provinsi percontohan untuk gerakan literasi di Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.