Kepala PPATK Temui Menteri Luhut Bahas Tax Amnesty  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 11 Februari 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 11 Februari 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa, 8 Maret 2016, untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty alias pengampunan pajak.

    "Kami ingin tahu persiapan mengenai tax amnesty," kata Luhut yang ditemui seusai pertemuan tertutup selama sekitar 30 menit di gedung Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

    Luhut juga menyampaikan informasi baru terkait dengan pembahasan RUU tersebut, termasuk sejumlah data yang dibawa PPATK. "Saya belum bisa cerita lah. Nanti lengkap dulu, baru saya kasih tahu," ujarnya.

    Yusuf, yang tiba di kantor Kemenkopolhukan sekitar pukul 11.00 WIB, tak berkomentar banyak saat ditanya soal pertemuannya dengan Luhut. "Belum bisa cerita. Tunggu saja hari Jumat, pokoknya tunggu saja hari Jumat," katanya singkat.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan keputusan akhir RUU Tax Amnesty ini diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Jokowi, UU Pengampunan Pajak sangat penting bagi anggaran negara, khususnya untuk pembiayaan program pemerintah.

    Pemerintah, tutur Jokowi, berkukuh agar UU tersebut lolos karena menginginkan aliran uang pajak kembali ke Indonesia. "Sudah kami sampaikan ke Dewan. Bertanya kepada DPR, jangan ke saya," ucap Jokowi di Jakarta Convention Center, Senayan, Jumat, 4 Maret 2016.

    Pemerintah memasukkan RUU Pengampunan Pajak dalam daftar Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. Kebijakan pengampunan pajak dalam legislasi itu dimaksudkan untuk menggenjot target penerimaan pajak 2016. Jokowi pun berharap UU Pengampunan pajak itu akan memperkuat pendapatan negara lewat pajak.

    Rancangan ini sempat ditentang sejumlah pihak, salah satunya Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Mereka menilai RUU tersebut tidak adil dan memanjakan mafia pajak. "Jika RUU Pengampunan Pajak disahkan maka pemerintah sama saja memberikan karpet merah pada pengemplang pajak," kata Sekretaris Jenderal Fitra Yenny Sucipto di Seknas Fitra di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Maret 2016.

    YOHANES PASKALIS 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komentar Yasonna Laoly Soal Harun Masiku: Swear to God, Itu Error

    Yasonna Laoly membantah disebut sengaja menginformasikan bahwa Harun berada di luar negeri saat Wahyu Setiawan ditangkap. Bagaimana kata pejabat lain?