Penutupan Pesantren Waria Dinilai Melanggar Hak Beragama  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah waria belajar membaca Al Quran saat belajar keagamaan di bulan Ramadan di Pesantren Waria, Al Fatah di Kotagede Yogyakarta, 2 Juli 2014. Berdirinya pesantren ini untuk menfasilitasi waria belajar agama dan beribadah. Tempo/Anang Zakaria

    Sejumlah waria belajar membaca Al Quran saat belajar keagamaan di bulan Ramadan di Pesantren Waria, Al Fatah di Kotagede Yogyakarta, 2 Juli 2014. Berdirinya pesantren ini untuk menfasilitasi waria belajar agama dan beribadah. Tempo/Anang Zakaria

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta menyatakan penutupan Pondok Pesantren Waria Al-Fattah di Dusun Celenan, Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pondok itu ditutup setelah belasan orang, atas nama Front Jihad Islam (FJI) ,menggeruduk pesantren, Jumat, 19 Februari 2016.

    Kepala Divisi Sipil dan Politik LBH Yogyakarta Aditya Arief Firmanto menegaskan, penutupan pondok pesantren waria tidak berlandaskan pada hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Penutupan itu tidak sah karena melanggar hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

    LBH juga menyayangkan adanya pembiaran dari kepolisian sektor Banguntapan, Bantul, yang terkesan tidak serius menangani kasus intoleransi terhadap pondok pesantren waria. “Kami minta Pondok Pesantren Waria Al-Fattah segera dibuka kembali sehingga mereka bisa beraktivitas lagi,” kata Aditya dalam jumpa pers di kantor LBH Yogyakarta, Selasa, 8 Maret 2016.

    LBH, sebagai pendamping Ketua Pondok Pesantren Waria Al-Fattah, mengatakan Shinta Ratri melaporkan ancaman kelompok intoleran melalui broadcast WhatsApp kepada Polsek Banguntapan. Isi broadcast yang beredar 19 Februari itu adalah FJI mengundang rekan-rekan seperjuangannya untuk mendatangi Pondok Pesantren Waria Al-Fattah dengan tujuan menolak dan menyegel tempat itu setelah salat Jumat. Namun laporan pengaduan dari LBH dan Shinta Ratri tidak ditanggapi serius oleh polisi.

    Pada 24 Februari 2016, berlangsung forum mediasi di Balai Desa Jagalan, yang membahas polemik keberadaan Pesantren Waria Al-Fattah . Forum itu berujung ke rekomendasi pembekuan kegiatan santri. Saat proses mediasi, opini berkembang ke penolakan warga terhadap keberadaan pesantren yang telah aktif selama 2 tahun.

    Mediasi diikuti oleh pengelola pesantren, FJI, pejabat kecamatan, desa, kepolisian, kepala dukung, ketua RT, dan penduduk setempat. Salah satu keberatan penduduk adalah kerap terdengar musik bersuara keras hingga larut malam setelah kegiatan di pesantren. Tudingan lainnya, adanya botol minuman keras. “Ini penghakiman sepihak dan pihak pondok pesantren tidak diberi kesempatan untuk mengklarifikasi,” tutur Aditya.

    Ketua Pondok Pesantren Waria Al-Fattah Shinta Ratri tidak terima dengan penutupan pondok itu. Sebab, kegiatan belajar agama Islam dan beribadah yang dijalankan komunitas telah berlangsung sejak 2008. Pada 2008-2014, kegiatan belajar-mengajar berlangsung di Notoyudan. Lalu, pada 2014, pondok pesantren waria pindah ke rumah Shinta di kawasan Kotagede. “Kegiatan belajar-mengajar kami bisa dibuktikan lewat penelitian mahasiswa S-1 dan S-2 yang datang ke pondok pesantren,” tutur Shinta.

    Shinta mengatakan tudingan pondok pesantren sebagai tempat karaoke dan tempat pesta minuman keras, kata Shinta, tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar-mengajar agama Islam. Ia mengatakan diundang dalam forum mediasi di Balai Desa Jagalan. Tapi ia tidak diberi kesempatan untuk mengklarifikasi tuduhan macam-macam itu. Shinta waktu itu juga dilarang membawa pendamping dari LBH.



    SHINTA MAHARANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.