Beri Seponering Samad dan BW, Jaksa Agung Diadukan ke Polisi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Serah terima surat keputusan deponeering Abraham Samad di Kejaksaan Agung, 4 Maret 2016. TEMPO/Inge Klara Safitri

    Serah terima surat keputusan deponeering Abraham Samad di Kejaksaan Agung, 4 Maret 2016. TEMPO/Inge Klara Safitri

    TEMPO.CO, Jakarta - Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI) melaporkan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo ke Badan Reserse Kriminal Polri atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Prasetyo dianggap menyelewengkan hukum lantaran memberikan seponering atau mengesampingan perkara atas kasus mantan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto (BW).

    "Di Undang-Undang Kejaksaan, tidak ada keterangan hak prerogatif Jaksa Agung untuk memberikan deponering," kata Neta S. Pane, anggota ISPPI, saat dihubungi Tempo, Senin, 7 Maret 2016.

    Neta mengatakan Prasetyo juga melanggar undang-undang lantaran mengabaikan rekomendasi Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelumnya, komisi hukum telah menolak usulan Prasetyo untuk memberikan seponering terhadap kasus Samad dan Bambang.

    "Artinya, Jaksa Agung diduga menyalahgunakan wewenang," ujarnya.

    Selain melaporkan ke Bareskrim, mereka akan mengajukan gugatan praperadilan, uji materi ke Mahkamah Konstitusi, serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha terkait dengan pemberian seponering. "Belum tahu kapan. Kami masih mengkaji materinya," kata Neta, yang juga Ketua Indonesia Police Watch.

    Untuk gugatan praperadilan, Neta masih mencari peluang pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan. Misalnya dari penyidik, korban, atau masyarakat yang merasa dirugikan. "Apakah masyarakat juga bisa gerak karena Jaksa Agung bilang deponering demi kepentingan umum." tuturnya.

    Prasetyo mengesampingkan perkara Samad dan Bambang, Kamis pekan lalu. Alasannya, Samad-Bambang merupakan pegiat antikorupsi, meskipun tak lagi menjawab di KPK. "Ini demi kepentingan umum, jangan sampai semangat pemberantasan korupsi menurun karena dampak korupsi begitu meluas," ujar Prasetyo.

    Hingga saat ini, Prasetyo enggan berkomentar soal pelaporan dirinya ke Bareskrim itu. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Amir Yanto  menegaskan, tak ada yang salah dengan langkah Prasetyo. Sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2014 Pasal 35, Prasetyo mempunyai hak untuk mengesampingkan perkara. Ia pun mempersilakan siapa saja menggugat bila keberatan dengan keputusan Jaksa Agung.

    "Ya gugat saja, silakan," kata Amir. "Tapi, setahu saya, seponering tidak bisa digugat praperadilan."

    DEWI SUCI RAHAYU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komentar Yasonna Laoly Soal Harun Masiku: Swear to God, Itu Error

    Yasonna Laoly membantah disebut sengaja menginformasikan bahwa Harun berada di luar negeri saat Wahyu Setiawan ditangkap. Bagaimana kata pejabat lain?