Kenapa Revisi UU KPK Harus Ditolak? Ini Penjelasannya

Reporter

Editor

Elik Susanto

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata kembali menjelaskan alasan kenapa revisi Undang-Undang tentang KPK banyak ditentang. "Karena melemahkan, bukan menguatkan," katanya dalam diskusi di Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, Senin, 7 Maret 2016. Diskusi diikuti mahasiswa dan sejumlah undangan.

Menurut Marwata, esensi draf revisi Undang-Undang KPK yang disodorkan Dewan Perwakilan Rakyat cenderung melemahkan lembaga antirasuah itu. Pertama tentang pengangkatan dewan pengawas. Adanya dewan pengawas yang ikut terlibat kegiatan operasional kegiatan KPK dianggap tidak efektif. Sebab bisa memperpanjang birokrasi yang membuat kinerja KPK terhambat.

Kedua, penyelidik dan penyidik berasal dari kejaksaan dan polisi. "Korupsi itu delik khusus yang menyangkut keuangan. Butuh orang yang ahli," kata dia. Menurut Alex, KPK membutuhkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang-bidang tertentu.

Selanjutnya, masalah pemberian surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atau penghentian perkara. Tak adanya kewenangan untuk menghentikan perkara adalah semangat bagi KPK untuk berhati-hati dalam melakukan penyelidikan. Adanya kewenangan tersebut ditakutkan KPK jadi tak hati-hati lagi.

"Jika memang ada kondisi yang diharuskan untuk menghentikan, misalnya tersangka sakit keras. Bisa saja dengan cara lain, yaitu dilimpahkan ke kejaksaan, nanti kejaksaan yang mengeluarkan SP3," ujarnya.

Terakhir mengenai penyadapan. Pelarangan penyadapan, kata Marwata, tentu saja menghambat kinerja KPK. Seharusnya, KPK diberi kewenangan melakukan tindakan-tindakan yang masih berhubungan dengan pekerjaannya.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya, Surya Chandra, mengatakan revisi Undang-Undang KPK bisa menjadi peringatan untuk menggerakkan masyarakat. Menurut dia, masyarakat perlu diajak serta untuk menentukan arah kebijakan KPK "Masalah korupsi merupakan isu rakyat, bukan hanya kalangan elite saja," katanya.

Revisi UU tentang KPK yang menjadi usul inisiatif DPR ditentang banyak kalangan. Selain KPK sendiri, mereka yang menolak adalah komunitas guru besar dari berbagai perguruan tinggi. Mereka bahkan meminta langsung ke Presiden Joko Widodo untuk membatalkan revisi tersebut.

MAYA AYU PUSPITASARI






Ketua KPK Firli Bahuri Sebut Koruptor Lebih Takut Dimiskinkan Ketimbang Dipenjara

6 jam lalu

Ketua KPK Firli Bahuri Sebut Koruptor Lebih Takut Dimiskinkan Ketimbang Dipenjara

Firli Bahuri mengatakan KPK juga menerapkan hukuman denda dan uang pengganti kepada para koruptor. Berharap koruptor jera.


Kuasa Hukum Ismail Bolong Tantang Ferdy Sambo Cs Beberkan Soal Pemeriksaan Kliennya

20 jam lalu

Kuasa Hukum Ismail Bolong Tantang Ferdy Sambo Cs Beberkan Soal Pemeriksaan Kliennya

Kuasa hukum Ismail Bolong meminta Ferdy Sambo membeberkan pemeriksaan yang dilakukan Divisi Propam Polri terhadap kliennya.


Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh Jadi Tersangka KPK, Ketua MA: Hakim Agung Patuhi Pakta Integritas

21 jam lalu

Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh Jadi Tersangka KPK, Ketua MA: Hakim Agung Patuhi Pakta Integritas

Dua Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh telah jadi tersangka KPK. Ketua MA Syarifuddin hormati proses hukum.


Ketua MA Harap Asas Praduga Tak Bersalah Diterapkan pada Kasus Gazalba Saleh

1 hari lalu

Ketua MA Harap Asas Praduga Tak Bersalah Diterapkan pada Kasus Gazalba Saleh

Ketua MA Syarifuddin menghormati upaya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam pengusutan kasus suap yang menjerat Hakim Agung, Gazalba Saleh


Soal Pengumuman Tersangka Korupsi LNG, KPK: Masalah Waktu

1 hari lalu

Soal Pengumuman Tersangka Korupsi LNG, KPK: Masalah Waktu

KPK mengatakan tersangka kasus korupsi LNG di PT Pertamina belum siap untuk diumumkan saat ini. Penyidikan belum tuntas.


KPK Harap Praperadilan Gazalba Saleh Ditolak Pengadilan

1 hari lalu

KPK Harap Praperadilan Gazalba Saleh Ditolak Pengadilan

KPK tak mempermasalahkan Gazalba Saleh yang ingin menggunakan hak pengajuan praperadilan kasus suap tersebut.


KY Berencana Sidang Etik Hakim Agung Gazalba Saleh Meski Telah Ditahan KPK

1 hari lalu

KY Berencana Sidang Etik Hakim Agung Gazalba Saleh Meski Telah Ditahan KPK

Komisi Yudisial berencana membawa hakim agung Gazalba Saleh ke persidangan etik.


Soal Aliran Dana Tambang Ilegal Ismail Bolong, Ini Kata Wakil Ketua KPK

1 hari lalu

Soal Aliran Dana Tambang Ilegal Ismail Bolong, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan belum menerima laporan soal adanya aduan aliran dana Ismail Bolong ke sejumlah perwira Polri.


KPK Tahan Hakim MA Gazalba Saleh

1 hari lalu

KPK Tahan Hakim MA Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditahan dalam kasus suap kasus di Mahkamah Agung terhitung sejak hari ini.


KPK Periksa Anggota DPR Aryanto Munawar Kasus Suap Rektor Unila

1 hari lalu

KPK Periksa Anggota DPR Aryanto Munawar Kasus Suap Rektor Unila

KPK memeriksa Anggota DPR asal Lampung dan Bupati Lampung Barat dalam kasus suap Rektor Unila Karomani.