TEMPO.CO, Jakarta - Seknas Jokowi, organisasi pendukung Presiden Joko Widodo, menanggapi saling beda pendapat antarmenteri yang membuat gaduh di publik. Kegaduhan itulah yang membuat Presiden Jokowi memerintahkan para menteri tak mengambil tindakan mendahului keputusannya.
Sekretaris Jenderal Seknas Jokowi Osmar Tanjung mengatakan peringatan Jokowi itu terutama agar para menteri berfokus pada pekerjaannya serta melaksanakan visi dan misi bersama. “Kalau kami amati, Presiden tidak khawatir dengan adanya kegaduhan itu,” ucap Osmar dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tempo hari ini, Senin, 7 Maret 2016.
Osmar menjelaskan, ketidakkhawatiran itu karena perdebatan di satu sisi justru berdampak positif kepada rakyat. Menurut dia, rakyat bisa mendapatkan pendidikan politik dan informasi tentang rencana pembangunan proyek-proyek strategis pemerintah. “Biarkan saja dulu perdebatan itu berkembang sebagai sebuah proses dialektika, dengan harapan kualitas demokrasi kita menjadi lebih baik dan maju,” ujarnya.
Kegaduhan belakangan ini ditimbulkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Mereka saling berseteru di media sosial dan saling sindir karena berbeda pendapat soal kilang gas di Blok Masela. Rizal menginginkan kilang gas berada di darat (onshore), sedangkan Sudirman mendukung kilang terapung di laut (offshore). Keduanya santer mengungkapkan kelebihan masing-masing pilihan.
Osmar menuturkan pihaknya meminta menteri-menteri dapat mengukur dan bercermin kembali sebagai bentuk evaluasi dan refleksi diri. “Apakah tingkah lakunya dan programnya masih sesuai dengan visi-misi Presiden atau tidak?” katanya. Jika tidak, menurut Osmar, sebaiknya menteri-menteri itu mundur dari jabatannya. “Sehingga tidak menjadi beban bagi Presiden.”
Menurut Osmar, perdebatan publik seperti itu wajar terjadi di era digital, sehingga terjadi dialektika pro dan kontra. “Presiden Jokowi membutuhkan waktu dan informasi sebanyak-banyaknya, agar dapat mengambil keputusan yang tepat,” ucapnya. Lebih lanjut, Osmar berujar, yang terpenting adalah Presiden Jokowi bisa memastikan setiap pembangunan dapat dinikmati rakyat.
Keputusan-keputusan yang dibutuhkan dalam proyek besar pembangunan negara, menurut Osmar, juga tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. “Presiden harus memastikan pendapat atau pertimbangan para menterinya bukan merupakan representasi atau bahkan menjadi pemburu rente yang berada di belakang pemodal,” ujar Osmar.
GHOIDA RAHMAH
