DPD Dukung Rasionalisasi PNS  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pegawai negeri sipil (PNS) duduk di belakang mobil yang terparkir saat mengikuti Upacara Peringatan HUT Korpri ke-44 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Lapangan Eks Irti Monas, Jakarta, 30 November 2015. Dalam pidatonya saat memimpin upacara Wakil Gubernur DKI Djarot Syaiful mengatakan, Korpri harus Memberikan pelayanan publik untuk masyakarat yang berdaya dan sejahtera secara hakiki. TEMPO/Subekti

    Pegawai negeri sipil (PNS) duduk di belakang mobil yang terparkir saat mengikuti Upacara Peringatan HUT Korpri ke-44 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Lapangan Eks Irti Monas, Jakarta, 30 November 2015. Dalam pidatonya saat memimpin upacara Wakil Gubernur DKI Djarot Syaiful mengatakan, Korpri harus Memberikan pelayanan publik untuk masyakarat yang berdaya dan sejahtera secara hakiki. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COManado - Senator asal Sulawesi Utara, Benny Rhamdani, mendukung rasionalisasi pegawai negeri sipil yang kini diwacanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

    Kepada Tempo, Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Daerah ini mengungkapkan bahwa rasionalisasi PNS perlu dilakukan mengingat saat ini anggaran belanja daerah membengkak karena harus membiayai PNS yang justru kurang optimal kinerjanya.

    "Kami sudah melakukan banyak survei dan rata-rata APBD itu digunakan lebih dari setengah untuk pembiayaan gaji PNS. Bahkan, ada di beberapa daerah, 80 persen APBD untuk membiayai PNS. Kalau demikian, mau bikin pembangunan apa itu daerah?" kata Rhamdani.

    Mantan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara periode 2004-2009 dan 2009-2014 ini menilai rasionalisasi akan melonggarkan anggaran. Dengan demikian, daerah bisa lebih banyak membuat program untuk rakyat dan benar-benar menyentuh pembangunan infrastruktur.

    Apalagi, menurut dia, saat ini banyak PNS yang kerjanya tidak produktif sehingga daerah seperti mengeluarkan uang tanpa ada hasil. Parahnya, mereka harus dibiayai setiap bulan bahkan hingga pensiun, walaupun tak produktif.

    "Lebih baik kita beri pesangon satu kali daripada harus terbebani tiap tahun. Karena itu, kita tengah mencari regulasi bagaimana nantinya kita lakukan rasionalisasi, termasuk soal anggaran, jika benar harus ada pemberian pesangon," ujar Rhamdani.

    ISA ANSHAR JUSUF


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sebab dan Pencegahan Kasus Antraks Merebak Kembali di Gunungkidul

    Kasus antraks kembali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Mengapa antraks kembali menjangkiti sapi ternak di dataran tinggi tersebut?