Hari Perempuan Internasional Diperingati dengan Aksi Damai  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah wanita dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi Peringatan Hari Perempuan Internasional di Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, 8 Maret 2015. Aksi yang bertajuk, `Cuci Bersih Koruptor` dipimpin oleh istri almarhum Presiden Indonesia ke empat Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid. TEMPO/Pribadi Wicaksono

    Sejumlah wanita dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi Peringatan Hari Perempuan Internasional di Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, 8 Maret 2015. Aksi yang bertajuk, `Cuci Bersih Koruptor` dipimpin oleh istri almarhum Presiden Indonesia ke empat Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid. TEMPO/Pribadi Wicaksono

    TEMPO.CO, Jakarta – Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret 2016 akan disambut dengan beberapa kegiatan. Di antaranya adalah aksi damai oleh 400 orang yang akan berjalan kaki mulai dari depan gedung Indosat menuju ke Istana Negara. 

    Rombongan juga akan menyambangi beberapa kementerian yang berkaitan dengan perempuan. Isu utama yang akan disampaikan terkait dengan ketimpangan dalam perlakuan negara terhadap kaum perempuan. "Ketimpangan masih terjadi di sini, sementara dalam tujuan Millenium Development Goals ada slogan no one left behind," ujar Direktur Kapal Perempuan Misiyah di Jakarta, Ahad, 6 Maret 2016. 

    Misiyah, bersama dengan ratusan orang lainnya yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Melawan Ketimpangan, mencatat setidaknya ada beberapa bentuk ketimpangan yang masih terjadi di Indonesia. Ketimpangan itu tak hanya dirasakan oleh perempuan, tapi juga oleh kelompok-kelompok marjinal di Indonesia. 

    Salah satunya terkait dengan ketimpangan ekonomi. Ia menyatakan, 77 persen kue pembangunan di Indonesia dinikmati oleh 10 persen orang terkaya di Indonesia. Sedangkan 23 persen sisanya diperebutkan lebih dari 200 juta penduduk.

    Menurut dia, ketimpangan kemiskinan yang dialami perempuan jauh lebih besar daripada laki-laki. Sebab, ada kesenjangan dalam penghasilan. "Dengan beban kerja yang sama, tak jarang penghasilan perempuan lebih kecil," ujarnya.

    Di samping ketimpangan ekonomi, lanjut Misiyah, adalah terkait dengan produk-produk hukum yang diskriminatif terhadap perempuan dan kaum marjinal. Karenanya, kelompok ini juga akan mendorong pemerintah menghapus atau mengubah beberapa undang-undang. 

    Di antaranya undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan, perlindungan pekerja rumah tangga, hingga penghapusan dan penghentian perkawinan anak. "Ubah Undang-Undang Perkawinan yang melegalkan anak-anak perempuan umur 16 tahun untuk dikawinkan," kata Misiyah. 

    Adapun rangkaian kegiatan Hari Perempuan Nasional 2016 telah berlangsung sejak 1 Maret lalu dan akan berlangsung hampir satu bulan. Selain Jakarta, daerah-daerah lain yang dijadikan tempat lokasi kegiatan, di antaranya Semarang, Gresik, Padang, Kupang, Pangkep, Lotim, dan Batu, Malang.

    PINGIT ARIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...