Strategi Bupati Batang Agar Penyerapan Anggaran 90 Persen

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Putri Wakil Presiden Indonesia pertama Bung Hatta, Meutia Hatta (kanan) dan Halides Nuriah Hatta (kiri) berfoto bersama usai memberikan Penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2015 kepada  Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo (kedua kiri) dan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini (ketiga kiri) di Jakarta, 5 Nopember 2015. TEMPO/Frannoto

    Putri Wakil Presiden Indonesia pertama Bung Hatta, Meutia Hatta (kanan) dan Halides Nuriah Hatta (kiri) berfoto bersama usai memberikan Penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2015 kepada Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo (kedua kiri) dan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini (ketiga kiri) di Jakarta, 5 Nopember 2015. TEMPO/Frannoto

    TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Kabupaten Batang Yoyok Riyo Sudibyo mengungkapkan strateginya mewujudkan capaian penyerapan anggaran yang tinggi, hingga rata-rata 90 persen setiap tahunnya. "Yang penting itu efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran," ujar Yoyok dalam acara launching Festival Anggaran 2016 di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Ahad, 6 Maret 2016.

    Yoyok mencontohkan efisiensi yang dimaksud itu seperti dalam pengawalan sebuah proyek pembangunan infrastruktur. "Proyek selalu jadi masalah besar, gimana caranya kawal proyek itu tepat guna, efektif, efisien, dan sesuai kehendak rakyat," katanya. Hasil dari pengelolaan anggaran yang efisiem itu menurut Yoyok hingga berdampak juga pada pendapatan asli daerah (PAD). "Sumber PAD Batang bukan cuma dari menyewakan aset atau pendapatan pajak, tapi juga dari efisiensi itu," ucapnya.

    Selanjutnya, menurut dia, yang tak kalah penting adalah memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran itu berjalan transparan dan akuntabel. Dia kembali mencontohkan, misalnya untuk setiap lelang proyek pembangunan infrastruktur, pihaknya mengeluarkan surat edaran kepada kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. "Isi suratnya untuk tidak memfasilitasi keluarga, tim sukses, atau siapapun yang mengatasnamakan bupati untuk menawarkan fee proyek, ini ditempel di meja kerja kepala dinas," kata Yoyok.

    Yoyok mengatakan tak hanya itu, laporan pengelolaan dan penyerapan anggaran itu juga harus disampaikan kepada masyarakat agar berjalan transparan dan akuntabel. "Rakyat harus tahu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, uang mereka udah dipake apa aja," ucapnya.

    Salah satu cara melaporkannya adalah dengan kembali menggelar Festival Anggaran 2016 pada 13-15 April 2016 mendatang. Yoyok berujar festival anggaran akan menjadi semacam laporan pertanggungjawaban kepada rakyat, terkait dengan penggunaan APBD. Rakyat pun ditempatkan sebagai pemegang kedudukan tertinggi. Menurut dia, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melaporkan penggunaan anggaran setiap tahunnya kepada masyarakat.

    Selain itu, festival yang dihelat untuk kedua kalinya ini juga bertemakan inspirasi untuk kepala daerah baru untuk mewujudkan tata kelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang transparan, akuntabel, dan pro rakyat.

    Bupati yang pernah diganjar penghargaan Bung Hatta Anticorruption Award 2015 itu mengungkapkan alasannya menggelar festival itu adalah untuk menginspirasi para kepala daerah lain, khususnya kepala daerah baru Yang masih minim pengalaman tentang pengelolaan anggaran. Dia pun bercermin dari pengalamannya ketika baru menjabat sebagai bupati pada 2013 lalu. "Saya merasa sangat limbung soal anggaran sewaktu menjabat," ucapnya. Oleh karena itu dia ingin membagi pengalamannya kepada kepala daerah lain.

    Yoyok menceritakan pengalamannya dulu ketika baru menjabat bupati, dia berguru tentang pengelolaan anggaran kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. "Saya belajar sama Bu Risma, sistem-sistem soal anggaran iti sudah ada di beberapa daerah lain dan bisa disadur atau ditiru asal kita berkomitmen," katanya. Sehingga, dia pun berharap festival anggaran yang dihelatnya selain sebagai bentuk laporan tanggung jawab kepada khalayak, juga untuk berbagi kepala daerah lain di Indonesia. Khususnya kepala daerah baru yang masih minim pengalaman soal pengelolaan anggaran.

    Pada festival itu akan ditampilkan booth dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mempresentasikan dan mempublikasikan laporan anggarannya kepada masyarakat. "Tiap dinas buka booth, masyarakat bisa lihat dan berkunjung," katanya.

    Yoyok menuturkan salah satu booth khusus yang akan dihadirkan pada festival anggaran tahun ini adalah booth khusus untuk pengelolaan dana desa. Menurut dia, booth itu sebagai bentuk komitmen pemerintah kabupaten untuk mengawal dana desa yang dikucurkan kepada 248 desa di Kabupaten Batang. "Khusus booth-nya karena ini juga program unggulan pemerintah."

    Pada festival anggaran nanti juga akan diisi dengan serangkaian acara lainnya. Rangkaian acara itu seperti helatan Forum Berbagi tentang Manajemen Pemerintahan, yang rencananya akan turut mengundang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Selain itu juga ada pemutaran film 'Kita vs Korupsi', pentas wayang anti korupsi, dan sarasehan.

    GHOIDA RAHMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.