Apa Kesulitan yang Dihadapi Marinir Menjaga Pulau Terluar?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Pengamanan Pulau terluar XVII melakukan patroli di pulau Ndana, Rote Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, 15 Agustus 2015. ANTARA FOTO

    Sejumlah prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Pengamanan Pulau terluar XVII melakukan patroli di pulau Ndana, Rote Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, 15 Agustus 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Subang - Komandan Korps Marinir TNI Angkatan Laut Mayjen TNI Buyung Lalana mengaku masih menemui kesulitan dalam melakukan operasi pengamanan perbatasan pulau-pulau terluar dan terdepan Indonesia.

    "Terutama di wilayah Kepulauan Merauke, Papua," katanya kepada wartawan di sela-sela acara Bhakti Kesehatan dan Bhakti Sosial Korps Marinir TNI AL di lokasi wisata Ciater Riung Rangga, Subang, Jawa Barat, pada Sabtu, 5 Maret 2016.

    Meski begitu, rintangan sesulit apa pun akan dihadapi Korps Marinir yang dipimpinnya dengan cara-cara yang profesional dan peralatan yang memadai. Sebab, ujar dia, Indonesia memiliki Korps Marinir yang kuat.

    Buyung menuturkan ancaman nyata yang dinilai paling serius yang harus dihadapi berasal dari perairan Natuna. Hal ini karena ada klaim sepihak dari Tiongkok bahwa kepulauan yang kaya dengan cadangan minyak dan ikan tersebut masuk wilayahnya.

    Buyung menyebutkan, selama 15 bulan, personel Korps Marinir bersama angkatan lain di TNI ditugaskan secara khusus menjaga kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna.

    Dia bertekad terus menjaga NKRI, agar tidak terjadi lagi perampasan sejengkal tanah pun yang menjadi hak Indonesia di wilayah kepulauan mana saja.

    Namun Buyung tak menampik kekurangan peralatan tempur secara kualitas dan kuantitas. "Misalnya, Korps Marinir masih memerlukan, infantri, dan amfibi, termasuk sekoci-sekoci," tuturnya.

    NANANG SUTISNA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.