INFO MPR - Wacana dibentuknya haluan negara seperti GBHN terus dibahas. Badan Pengkajian MPR Kelompok V MPR RI bekerjasama dengan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), di Kota Manado, Sulawesi Utara, Sabtu 5 Maret menggelar sosialisasi Empat Pilar MPR dengan metode focus grup discussion (FGD). Dosen dari Fakultas Hukum Unsrat Lendy Siar dan Toar N. Palilingan, serta dosen FISIP Unsrat Agustinus B. Patty menjadi pembicara utama dalam acara bertema “Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunam Nasional dengan Model GBHN” ini. Sosialisasi ini diikuti 50 peserta akademisi Unsrat dan beberapa akademisi dan pakar tatanegara di Manado. .
Pimpinan Badan Pengkajian MPR Martin Hutabarat, Sukamta dari Fraksi PKS MPR, Ahmad Riza Patria dari Fraksi Gerindra, Muslim dari Fraksi Demokrat MPR, dan Nurmawanti Dewi Bantilan dari kelompok DPD serta didampingi Kepala Biro Pengkajian Sekretariat Jenderal MPR RI Yana Indrawan menjadi komentator dan penerima aspirasi.
Lendy Siar mengatakan bahwa harus ada koordinasi satu atap dalam segala bidang pembangunan nasional. Sementara, Toar N. Palilingan mengatakan bahwa isu GBHN ini harus diwapadai memiliki implikasi politik yang tinggi. Karena itulah sampai sekarang wacananya masih tarik ulur.
Toar mendukung jika GBHN akan dihidupkan kembali. Lembaga MPR dinilai tepat untuk merumuskan GBHN. “Inilah dilemanya, kedudukan dan status MPR tidak lagi sebagai lembaga tinggi negara dan tidak lagi berwenang soal perumusan GBHN,” kata Toar.
Agustinus B. Paty mengatakan kesinambungan pembangunan nasional seharusnya berlangsung tanpa henti.
Sementara, akademisi Unsrat Isaac yang mengungkapkan jika GBHN akan dimunculkan kembali harus dengan sangat hati-hati. Jangan sampai traumatik dan minor judgement keluar lagi dan menghambat penilaian-penilaian objektif soal GBHN dan kiprah MPR.
“Sah-sah saja kembali kepada GBHN. Namun yang pertama kali harus dilakukan adalah amandemen UUD 1945. Kekuatan MPR sudah terlucuti pasca amandemen, jika tidak ada kekuatan bagaimana MPR menyusun GBHN,” kata Isaac.
Martin Hutabarat mengapresiasi semua masukan dan ide-ide segar dari para akademisi dan para pakar tata negara di Manado. Aspirasi ini akan disampaikannya kepada Badan Pengkajian MPR. (*)
