GBHN Dibahas di Sulawesi Utara

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • MPR Serap Aspirasi Masyarakat Sulawesi Utara Soal GBHN

    MPR Serap Aspirasi Masyarakat Sulawesi Utara Soal GBHN

    INFO MPR - Wacana dibentuknya haluan negara seperti GBHN  terus dibahas. Badan Pengkajian MPR Kelompok V MPR RI bekerjasama dengan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), di Kota Manado, Sulawesi Utara, Sabtu 5 Maret menggelar sosialisasi Empat Pilar MPR dengan metode focus grup discussion (FGD). Dosen dari Fakultas Hukum Unsrat  Lendy Siar dan Toar N. Palilingan, serta dosen FISIP Unsrat Agustinus B. Patty menjadi pembicara utama dalam acara bertema “Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunam Nasional dengan Model GBHN” ini. Sosialisasi ini diikuti 50 peserta akademisi Unsrat dan beberapa akademisi dan pakar tatanegara di Manado.   .

    Pimpinan Badan Pengkajian MPR Martin Hutabarat, Sukamta dari Fraksi PKS MPR, Ahmad Riza Patria dari Fraksi Gerindra, Muslim dari Fraksi Demokrat MPR, dan Nurmawanti Dewi Bantilan dari kelompok DPD  serta didampingi Kepala Biro Pengkajian Sekretariat Jenderal MPR RI Yana Indrawan menjadi komentator dan penerima aspirasi. 

    Lendy Siar mengatakan bahwa  harus ada koordinasi satu atap dalam segala bidang pembangunan nasional.  Sementara, Toar N. Palilingan mengatakan bahwa isu GBHN ini harus diwapadai memiliki implikasi politik yang tinggi. Karena itulah sampai sekarang wacananya masih tarik ulur.

    Toar  mendukung jika GBHN akan dihidupkan kembali.  Lembaga MPR dinilai tepat untuk merumuskan GBHN.  “Inilah dilemanya, kedudukan dan status MPR  tidak lagi sebagai lembaga tinggi negara dan tidak lagi berwenang soal perumusan GBHN,” kata Toar.

    Agustinus B. Paty mengatakan kesinambungan pembangunan nasional  seharusnya berlangsung tanpa henti. 

    Sementara, akademisi Unsrat Isaac yang mengungkapkan jika GBHN akan dimunculkan kembali harus dengan sangat hati-hati.  Jangan sampai traumatik dan minor judgement keluar lagi dan menghambat penilaian-penilaian objektif soal GBHN dan kiprah MPR.

    “Sah-sah saja  kembali kepada GBHN. Namun  yang pertama kali harus dilakukan adalah amandemen UUD 1945. Kekuatan MPR  sudah terlucuti pasca amandemen, jika tidak ada kekuatan bagaimana MPR menyusun GBHN,” kata Isaac.

    Martin Hutabarat mengapresiasi semua masukan dan ide-ide segar dari para akademisi dan para pakar tata negara di Manado. Aspirasi ini akan disampaikannya kepada Badan Pengkajian MPR. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona Menyebabkan Wabah Mirip SARS di Kota Wuhan, Cina

    Kantor WHO cabang Cina menerima laporan tentang wabah mirip SARS yang menjangkiti Kota Wuhan di Cina. Wabah itu disebabkan virus korona jenis baru.