Luhut Optimistis Dana Desa Mampu Menangkal Radikalisme  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan (tengah) bergegas meninjau lokasi dari aksi teror di kawasan Sarinah, Jakarta, 14 Januari 2016. ANTARA/Wahyu Putro A

    Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan (tengah) bergegas meninjau lokasi dari aksi teror di kawasan Sarinah, Jakarta, 14 Januari 2016. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Karanganyar - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan optimistis dana desa yang digelontorkan pemerintah bakal mampu menangkal paham radikalisme di tengah masyarakat.

    Menurut dia, radikalisme kerap muncul dari masyarakat yang hidup serba-kekurangan. "Memang banyak yang seperti itu," kata Luhut saat ditemui di Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Maret 2016.

    Dia mencontohkan, salah satu pelaku teror bom di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Sunakim alias Afif, juga berasal dari keluarga miskin. Bahkan ada beberapa kerabat Sunakim yang meninggal lantaran sakit dan tidak memiliki biaya untuk berobat. "Dalam kondisi seperti itu, radikalisme mudah berkembang," ucapnya.

    Dia berujar, dana desa yang digelontorkan pemerintah menjadi jurus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di desa. "Dana ini harus dikelola secara mandiri oleh masing-masing desa," tuturnya.

    Dari dana tersebut, Luhut berharap perekonomian di pedesaan berputar hingga masyarakat menjadi sejahtera. "Pemerintah meminta desa melakukan proyek padat karya melalui dana itu, sehingga kelompok pengangguran di masing-masing desa bisa bekerja," katanya.

    Luhut melihat budaya gotong-royong di tengah masyarakat mulai memudar. "Kami ingin mengembalikannya melalui dana desa," ucapnya. Tujuannya agar ikatan sosial di tengah masyarakat bisa terjalin dengan harmonis. "Sehingga tidak ada lagi yang berpikiran untuk meneror."

    AHMAD RAFIQ



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.