Gaduh Kabinet, Pengamat: Presiden Perlu Keluarkan Kode Etik

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja bidang perekonomian dan Pimpinan lembaga keuangan saat konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta, 9 Seprember 2015. Tempo/ Aditia Noviansyah

    Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja bidang perekonomian dan Pimpinan lembaga keuangan saat konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta, 9 Seprember 2015. Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Deputi Bidang Politik Wakil Presiden Djohermansyah Djohan menyarankan Presiden Joko Widodo membuat code of conduct atau kode etik untuk mengatasi kegaduhan antar menteri di kabinetnya. Kode etik ini berisi daftar apa yang boleh dan dilarang dilakukan oleh para pembantu presiden.

    "Karena perilaku menteri saat ini yang tampak tidak beretika dalam pemerintahan," kata Djohan dalam diskusi Menteri Bertikai, apa Langkah Presiden Jokowi, di Menteng, Jakarta, Sabtu, 5 Maret 2016.

    Djohan berujar sikap menteri yang saling menyerang satu sama lain di ranah publik dianggap tidak pantas. Tempat menteri bersilang pendapat ialah di rapat kabinet.

    Ia menilai menteri yang saat ini saling bertikai di ruang publik, memiliki masalah. Para menteri dianggap kurang mempunyai nilai kepantasan (fatsun) dan tidak menyadari posisinya. Menteri, kata Djohan, merupakan ekstra pejabat tinggi. Maka kepantasan sangat dituntut.

    Djohan membandingkan manajemen mengatasi konflik antara Jokowi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Djohan, kala itu bila ada perdebatan antara menteri, SBY meminta menteri koordinator yang menengahi. Bila tidak selesai maka diarahkan ke wakil presiden, lalu mengerucut ke presiden andai perdebatan belum juga usai. "Kalau sekarang gimana? Menkonya sama Wapresnya juga konflik," ujarnya.

    Maka itu, menurut Djohan, code of conduct diperlukan guna membantu presiden bersikap tegas. Bila ada menteri yang melanggar, presiden bisa memberikan peringatan mulai teguran hingga pemberhentian. "Jadi tidak asal reshuffle, selesaikan dulu, kan ada aturan mainnya itu tadi code of conduct," kata dia.

    Publik diramaikan oleh perseteruan antara Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said terkait kebijakan Blok Masela. Saling sindir antara keduanya pun terjadi.

    Perseteruan Rizal dengan Sudirman dipicu perbedaan pendapat mengenai rencana pembangunan kilang gas Blok Masela. Rizal menginginkan kilang gas berada di darat (onshore), sedangkan Sudirman mendukung kilang terapung di laut (offshore).

    Perseteruan antar menteri di Kabinet Kerja banyak terjadi. Sudirman Said dengan Rizal Ramli menjadi sosok terbanyak menyumbang kegaduhan. Dua menteri kalangan profesional ini juga pernah berdebat soal proyek listrik 35 ribu megawatt dan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

    Selain itu ada pula perseteruan yang dilakukan oleh menteri lain seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara dengan Rizal Ramli terkait pembelian Airbus A350 oleh Garuda Indonesia. Kemudian antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman  dengan Menteri Perdagangan Thomas Lembong  soal impor beras.

    Menteri Perdagangan Thomas Lembong  dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti  soal impor produk olahan ikan. Lalu, soal kereta cepat Jakarta-Bandung antara Menteri Perhubungan Ignasius Jonan  dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. Juga pengumuman rapor menteri antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi  dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.