Jokowi dengan Nada Tinggi: Menteri Jangan Dahului Presiden!  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo/Jokowi. REUTERS/Darren Whiteside

    Presiden Joko Widodo/Jokowi. REUTERS/Darren Whiteside

    TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo mengingatkan para menterinya agar tidak meributkan kebijakan yang belum diputuskan. Dengan nada tinggi dan beberapa kali penekanan, Presiden mengatakan para menteri tidak berhak mendahuluinya dalam memutuskan kebijakan tertentu.

    "Jangan meributkan sesuatu yang belum tuntas, yang belum saya putuskan. Ini kan sebuah pekerjaan besar," katanya setelah meninjau persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam di Jakarta Convention Center, Jumat, 4 Maret 2016. 

    SIMAK: Rizal Ramli Dituding Langkahi Wewenang Presiden  

    Presiden Jokowi mengatakan, dalam memutuskan suatu kebijakan yang besar, ia perlu mendengar banyak masukan dari berbagai pihak. Menurut dia, keputusan yang diambil sangat penting sehingga tidak bisa sembarangan.

    "Kalau hal yang kecil pasti langsung saya putuskan. Tapi, untuk hal yang menyangkut jangka pendek, panjang, saya harus mendapat input yang benar, sehingga keputusannya nanti yang benar dan jernih untuk negara," ujarnya.

    SIMAK: Jokowi Ingatkan Menteri Harus Satu Visi dengan Presiden

    Presiden juga mengingatkan semua menterinya tidak larut dalam kegaduhan yang terjadi. Ia menegaskan, para menteri harus fokus bekerja dan melayani masyarakat. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman mengklaim bahwa Presiden sudah memutuskan skenario pembangunan proyek Blok Masela akan dilakukan secara onshore. Rizal mengatakan Presiden sudah memberikan arahan kepadanya mengenai keputusan pengelolaan gas secara onshore itu. Setelah pernyataan itu, Istana langsung mengklarifikasi bahwa Presiden belum memutuskan soal pengelolaan Blok Masela. Di sisi lain, Rizal Ramli juga terlibat perang pernyataan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, yang memilih pengelolaan secara offshore

    Saat memberikan pernyataan, Jokowi didampingi Menteri Koordinator, Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan; Sekretaris Kabinet Pramono Anung; Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani; serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. 

    ANANDA TERESIA 

    Lihat videonya:


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.