Samad dan BW Diseponering, Ini Kata Fadli Zon

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR Fadli Zon memakai jam tangan Hublot Spirit of Big Bang King Gold Ceramic saat memberikan keterangan kepada wartawan mengenai pertemuan dengan Donald Trump di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 September 2015. ANTARA FOTO

    Wakil Ketua DPR Fadli Zon memakai jam tangan Hublot Spirit of Big Bang King Gold Ceramic saat memberikan keterangan kepada wartawan mengenai pertemuan dengan Donald Trump di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 September 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan Jaksa Agung seharusnya mengkali secara mendalam terkait keputusan seponering atau pengesampingan perkara terhadap mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

    “Pemberian seponering harus dikaji betul, jangan jadi jalan keluar yang dipaksakan,” kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 4 Maret 2016.

    Menurut Fadli, keputusan seponering seharusnya juga mempertimbangkan kepastian dan penegakkan hukum. Menurut Fadli, jika keputusan itu tidak mempertimbangkan dua hal tersebut, akan sangat berbahaya bagi sistem hukum dan mencederai rasa keadilan.

    “Dikesampingkannya perkara bukan karena kurang bukti atau landasan hukum tidak kuat, tetapi lebih pertimbangan ‘demi kepentingan umum’ oleh Jaksa Agung,” kata dia.

    Dalam kasus Samad dan Bambang, Fadli mengaku tak sepakat keputusan seponering karena alasan untuk kepentingan umum. Menurut dia, komitmen terhadap pemberantasn korupsi keduanya bukanlah sebuah landasan kuat.

    “Apakah bila tidak seponering maka pemberantasan korupsi akan melemah? Tentu tidak,” katanya. Menurut Fadli, pemberantasan korupsi tidak bergantung pada orang, namun sistem.

    Jaksa Agung Muhammad Prasetyo Prasetyo pada Kamis kemarin memutuskan seponering untuk kasus yang membelit Samad dan Bambang. Dia mengaku telah menganalisis baik dan buruknya perkara yang membelit Samad dan Bambang.

    "Saya juga meminta pertimbangan 3 pemegang kekuasaan tinggi, seperti Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua DPR RI, dan Kepala Polri," katanya.

    Menurut Prasetyo, Kapolri dan Ketua MK memiliki respon yang sama, yaitu menyerahkan sepenuhnya keputusan apakah Kejagung akan melanjutkan perkara ke sidang, atau mengesampingkan perkara pada Prasetyo selaku Jaksa Agung.

    GHOIDA RAHMAH | YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.