Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua Komisi Yudisial: Presiden Dukung RUU Jabatan Hakim  

Editor

Pruwanto

image-gnews
Aidul Fitria Azhari (kanan) dan Sukma Violetta (kiri) usai terpilih sebagai ketua dan wakil ketua Komisi Yudisial periode 2015-2020 di auditorium Komisi Yudisial, Jakarta, 26 Februari 2016. TEMPO/Bagus Prasetiyo
Aidul Fitria Azhari (kanan) dan Sukma Violetta (kiri) usai terpilih sebagai ketua dan wakil ketua Komisi Yudisial periode 2015-2020 di auditorium Komisi Yudisial, Jakarta, 26 Februari 2016. TEMPO/Bagus Prasetiyo
Iklan

TEMPO.COJakarta - Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari mengatakan Presiden Joko Widodo secara umum mendukung rancangan undang-undang mengenai jabatan hakim. Dukungan ini disampaikan Presiden saat bertemu dengan Aidul di Istana Merdeka, Jumat, 4 Maret 2016, siang. 

"Pada prinsipnya, Bapak Presiden mendukung RUU Jabatan Hakim," katanya setelah bertemu dengan Jokowi di kantor Presiden, Jumat, 4 Maret 2016. "Pada saat yang sama, kami sampaikan salah satu yang kami harapkan adalah penguatan fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap Mahkamah Agung."  

Presiden, kata Aidul, secara umum mendukung permohonan Komisi Yudisial mengenai penguatan pengawasan eksternal terhadap Mahkamah Agung. Terkait dengan pembahasan RUU Jabatan Hakim, Aidul mengatakan KY secara khusus meminta Presiden mendukung proses pembahasan bersama DPR. Menurut dia, KY berharap ada sinergi dan komunikasi yang baik antara Presiden dan DPR terkait dengan rancangan undang-undang itu. 

Siang tadi, Presiden bertemu dengan Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari. Aidul didampingi Wakil Ketua KY Sukma Violetta. Pertemuan itu berlangsung selama lebih dari 40 menit di Istana Merdeka. Pertemuan tersebut membahas relasi KY-MA serta penguatan kelembagaan dalam tubuh Komisi Yudisial. KY, dalam pertemuan itu, meminta penguatan kelembagaannya. Menurut dia, terdapat fungsi rangkap oleh sekretaris jenderal, yaitu fungsi administrasi dan teknis operasional. "Secara kelembagaan dan manajerial, fungsi rangkap ini memberatkan kami," tuturnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Aidul membandingkannya dengan kelembagaan MA, di mana sekjen hanya menangani administrasi, sedangkan urusan teknis operasional ditangani MA. KY berharap adanya regulasi atau legislasi agar fungsi kesekretariatan dan teknis operasional ditangani dua pihak yang berbeda. "Kami mendorong pembentukan dua jabatan deputi yang menangani teknis operasional," katanya. 

ANANDA TERESIA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prabowo Dilaporkan ke Ombudsman, Apa Tugas dan Fungsi Lembaga Negara Ini?

44 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang diwakili oleh Agus Sunaryanto dari ICW, Gina Sabrina dari PBHI, dan Hussein Ahmad dari Imparsial melaporkan dugaan maladministrasi penunjukan PT TMI oleh Kementerian Pertahanan untuk pengadaan alutsista ke Ombudsman RI di Jalan HR Rasuna Said Kav. C19, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Prabowo Dilaporkan ke Ombudsman, Apa Tugas dan Fungsi Lembaga Negara Ini?

Pasca-munculnya dugaan maladministrasi yang dilakukan menteri pertahanan Prabowo, laporan terhadap Ombudsman pun muncul. Ini profil Ombudsman.


Besok Groundbreaking Keempat IKN: 2 Proyek BUMN, 4 Swasta, 4 Lembaga Negara

16 Januari 2024

Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara
Besok Groundbreaking Keempat IKN: 2 Proyek BUMN, 4 Swasta, 4 Lembaga Negara

Groundbreaking pertama IKN di tahun ini digelar pada 17 Januari dan akan dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi.


Lembaga Negara Kerap Jadi Sasaran Peretasan, Ini Kata Pakar Keamanan Siber

9 Januari 2024

Ilustrasi peretasan situs dan data. (Shutterstock)
Lembaga Negara Kerap Jadi Sasaran Peretasan, Ini Kata Pakar Keamanan Siber

Peretasan atau serangan siber yang menyasar lembaga negara atau pemerintahan memang kerap terjadi.


Miko Ginting Mundur dari Juru Bicara KY, Ini Alasannya

6 Januari 2024

Juru bicara  KY Miko Ginting. Foto : LinkedIn
Miko Ginting Mundur dari Juru Bicara KY, Ini Alasannya

Miko Susanto Ginting menyampaikan dirinya resmi berhenti menjabat sebagai juru bicara Komisi Yudisial (KY) per 1 Januari 2024.


Draf Final RKUHP: Hina DPR, Polri, dan Lembaga Negara Diancam Penjara 1,5 Tahun

7 Juli 2022

Mahasiswa menampilkan poster kritikan untuk DPR saat aksi demo  Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Kawasan Istana Negara, Kota Bogor, Senin, 27 Juni 2022. Tempo/Magang/Muhammad Syauqi Amrullah
Draf Final RKUHP: Hina DPR, Polri, dan Lembaga Negara Diancam Penjara 1,5 Tahun

Draf final RKUHP tetap mempertahankan pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara. Ketentuan tersebut diatur dalam dalam Pasal 351.


BRIN Lantik 1.648 Periset dari Kementerian dan Lembaga

19 Juni 2022

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kembali menyelenggarakan pelantikan sumber daya manusia peralihan sebanyak 1.648 periset pada hari Kamis, 17 Juni 2022. (BRIN)
BRIN Lantik 1.648 Periset dari Kementerian dan Lembaga

Pelantikan itu membuat total 3.621 orang periset peralihan dari kementerian dan lembaga yang telah resmi bergabung ke BRIN.


KPK Minta Instansi Laksanakan Survei Integritas 2021

23 April 2022

Ketua KPK Firli Bahuri memberikan pemaparan dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Maret 2022. Dalam rapat tersebut, KPK meminta dukungan Komisi III untuk membahas dua rancangan undang-undang yang berkaitan dengan komisi antirasuah.TEMPO/M Taufan Rengganis
KPK Minta Instansi Laksanakan Survei Integritas 2021

KPK melakukan SPI 2021 untuk memetakan risiko kerawanan korupsi di berbagai instansi pemerintahan dan lembaga di Indonesia.


Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

22 April 2022

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat


Ini 5 Kementerian dan Lembaga Negara dengan Anggaran Tertinggi di 2022

17 Agustus 2021

Patung Presiden RI ke-1 Bung Karno Berkuda yang baru diresmikan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Ahad, 6 Juni 2021. Hari Angkatan Perang pertama diperingati pada 5 Oktober 1946 di Daerah Istimewa Yogyakarta. TEMPO/Muhammad Hidayat
Ini 5 Kementerian dan Lembaga Negara dengan Anggaran Tertinggi di 2022

Jokowi mengatakan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022 direncanakan sebesar Rp 2.708,7 triliun.


Sekjen: Sidang Tahunan MPR Bentuk Akuntabilitas Lembaga Negara ke Publik

15 Agustus 2021

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, saat pidato Sidang Tahunan MPR di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
Sekjen: Sidang Tahunan MPR Bentuk Akuntabilitas Lembaga Negara ke Publik

Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono mengatakan Sidang Tahunan MPR sebagai konvensi ketatanegaraan yang kedudukannya tinggi dalam hukum ketatanegaraan Indonesia.