Ketua Komisi Yudisial: Presiden Dukung RUU Jabatan Hakim  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aidul Fitria Azhari (kanan) dan Sukma Violetta (kiri) usai terpilih sebagai ketua dan wakil ketua Komisi Yudisial periode 2015-2020 di auditorium Komisi Yudisial, Jakarta, 26 Februari 2016. TEMPO/Bagus Prasetiyo

    Aidul Fitria Azhari (kanan) dan Sukma Violetta (kiri) usai terpilih sebagai ketua dan wakil ketua Komisi Yudisial periode 2015-2020 di auditorium Komisi Yudisial, Jakarta, 26 Februari 2016. TEMPO/Bagus Prasetiyo

    TEMPO.COJakarta - Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari mengatakan Presiden Joko Widodo secara umum mendukung rancangan undang-undang mengenai jabatan hakim. Dukungan ini disampaikan Presiden saat bertemu dengan Aidul di Istana Merdeka, Jumat, 4 Maret 2016, siang. 

    "Pada prinsipnya, Bapak Presiden mendukung RUU Jabatan Hakim," katanya setelah bertemu dengan Jokowi di kantor Presiden, Jumat, 4 Maret 2016. "Pada saat yang sama, kami sampaikan salah satu yang kami harapkan adalah penguatan fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap Mahkamah Agung."  

    Presiden, kata Aidul, secara umum mendukung permohonan Komisi Yudisial mengenai penguatan pengawasan eksternal terhadap Mahkamah Agung. Terkait dengan pembahasan RUU Jabatan Hakim, Aidul mengatakan KY secara khusus meminta Presiden mendukung proses pembahasan bersama DPR. Menurut dia, KY berharap ada sinergi dan komunikasi yang baik antara Presiden dan DPR terkait dengan rancangan undang-undang itu. 

    Siang tadi, Presiden bertemu dengan Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari. Aidul didampingi Wakil Ketua KY Sukma Violetta. Pertemuan itu berlangsung selama lebih dari 40 menit di Istana Merdeka. Pertemuan tersebut membahas relasi KY-MA serta penguatan kelembagaan dalam tubuh Komisi Yudisial. KY, dalam pertemuan itu, meminta penguatan kelembagaannya. Menurut dia, terdapat fungsi rangkap oleh sekretaris jenderal, yaitu fungsi administrasi dan teknis operasional. "Secara kelembagaan dan manajerial, fungsi rangkap ini memberatkan kami," tuturnya. 

    Aidul membandingkannya dengan kelembagaan MA, di mana sekjen hanya menangani administrasi, sedangkan urusan teknis operasional ditangani MA. KY berharap adanya regulasi atau legislasi agar fungsi kesekretariatan dan teknis operasional ditangani dua pihak yang berbeda. "Kami mendorong pembentukan dua jabatan deputi yang menangani teknis operasional," katanya. 

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...