Menteri Khofifah: 2019, Indonesia Bebas Lokalisasi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mensos Khofifah Indar Parawansa (kanan) menyapa sejumlah mantan PSK di PSKW Mulya Jaya, Pasar Rebo, Jakarta, 22 Februari 2016. Kunjungan tersebut untuk memastikan kesiapan panti menampung perempuan korban 'trafficking' dan mantan pekerja seks komersial (PSK) termasuk eks PSK Kalijodo Jakarta Barat yang berasal dari luar DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo

    Mensos Khofifah Indar Parawansa (kanan) menyapa sejumlah mantan PSK di PSKW Mulya Jaya, Pasar Rebo, Jakarta, 22 Februari 2016. Kunjungan tersebut untuk memastikan kesiapan panti menampung perempuan korban 'trafficking' dan mantan pekerja seks komersial (PSK) termasuk eks PSK Kalijodo Jakarta Barat yang berasal dari luar DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo

    TEMPO.CO, Surabaya - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menargetkan tidak ada lagi lokalisasi di Indonesia pada 2019.  Menurut dia, hingga saat ini, hanya tersisa 99 tempat lokalisasi yang belum ditutup.

    "Kami targetkan 99 lokalisasi itu ditutup semua pada akhir 2019. Jadi bebas lokalisasi," kata Khofifah di gedung Negara Grahadi, Kamis, 3 Maret 2016. Jumlah itu, kata Khofifah, berkurang drastis dari sebelumnya 168 lokalisasi.

    Khofifah merinci, dari total 99 tersebut, 35 lokalisasi berlokasi di Kalimantan Timur, 12 di antaranya di Kutai Kertanegara. Dia meminta Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati Kutai Kartanegara menutup secara bertahap. "Untuk Jawa Timur hanya tersisa satu, yaitu di Mojokerto," katanya.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku lokalisasi yang ada di Kota Mojokerto sangat sulit ditutup. Alasannya, ada tiga kelompok yang berada di lokalisasi itu, yakni kelompok UMKM, kelompok penampungan gelandangan, dan kelompok muncikari.

    "Tiga kelompok ini sangat berkaitan. Jadi mereka pikir, jika lokalisasi ditutup, semuanya juga ditutup. Padahal tidak seperti itu," ujarnya.

    Sukarwo meminta kelompok masyarakat UMKM dan kelompok penampungan gelandangan yang ada di sana tidak khawatir karena tidak lagi mendapat bantuan. "Semuanya akan dibantu, tapi pekerjaannya jangan jadi pekerja seks," tuturnya.

    Soekarwo menargetkan, Ramadhan tahun ini, lokalisasi di Kota Mojokerto dapat segera ditutup. "Targetnya itu dan harus bisa dilaksanakan," ucapnya.



    EDWIN FAJERIAL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.