Dinilai Sangat Baik, KPK-BPKP Studi Banding ke Sidoarjo  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo berbincang bersama petugas pelayanan didampingi Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA), Surabaya, 26 November 2014. Sidak Mendagri ini sebagai upaya untuk melihat proses reformasi birokrasi terhadap kantor kantor pelayanan publik yang ada di Surabaya. TEMPO/Fully Syafi

    Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo berbincang bersama petugas pelayanan didampingi Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA), Surabaya, 26 November 2014. Sidak Mendagri ini sebagai upaya untuk melihat proses reformasi birokrasi terhadap kantor kantor pelayanan publik yang ada di Surabaya. TEMPO/Fully Syafi

    TEMPO.CO, Sidoarjo - Komisi Pemberantasan Korupsi serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan studi banding ke Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis, 3 Maret 2016. Studi banding ini berkaitan dengan masalah pelayanan publik.

    "Kami datang ke Sidoarjo dalam rangka studi banding masalah badan pelayanan terpadu," kata Koordinator Supervisi dan Pencegahan KPK, Adlinsyah Nasution, di Pendapa Delta Wibawa, Kabupaten Sidoarjo.

    Menurut Adlinsyah, studi banding dilakukan berkaitan dengan program koordinasi supervisi pencegahan, khususnya dalam hal perizinan. "Kami melihat sistem pelayanan publik (perizinan) di Sidoarjo sangat bagus," ucapnya.

    Ke depan, kata Adlinsyah, KPK akan menggulirkan program pencegahan korupsi ke setiap daerah. "Nanti, hasil studi banding akan dibawa ke daerah-daerah, khususnya daerah yang kepala daerahnya baru terpilih kemarin."

    Menurut dia, berbicara tentang pencegahan korupsi, ada tiga hal yang diperhatikan, yakni menyangkut orang, sistem, dan niat. "Kalau niat sama orang kan jadi satu, sekarang bicara konteks pencegahan dalam rangka sistem," ujar Adlinsyah.

    Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo Achmad Zaini mengatakan di Sidoarjo ada 78 jenis perizinan. Prinsip yang diterapkan adalah cepat, sederhana, dan murah. "Saat ini saya sudah bisa melakukan tanda tangan elektronik."

    Achmad mencontohkan, pengurusan surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP), dan tanda daftar industri (TDI) bisa selesai hanya dalam waktu 3 jam. "Sebelumnya, sampai 3 hari," katanya.



    NUR HADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.