Gempa Mentawai, Mensos Minta Bupati Terbitkan SK Kedaruratan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana kepulauan Mentawai Sumatra Barat saat pemantauan lewat udara di pusat gempa yang terjadi di Kepulauan Mentawai dengan menggunakan pesawat pengintai Boeing 737, Mentawai, Sumatra Barat, 3 Maret 2016. Gempa berkekuatan 7, 8 Sr tersebut diketahui berpotensi Tsunami. TEMPO/M iqbal Ichsan

    Suasana kepulauan Mentawai Sumatra Barat saat pemantauan lewat udara di pusat gempa yang terjadi di Kepulauan Mentawai dengan menggunakan pesawat pengintai Boeing 737, Mentawai, Sumatra Barat, 3 Maret 2016. Gempa berkekuatan 7, 8 Sr tersebut diketahui berpotensi Tsunami. TEMPO/M iqbal Ichsan

    TEMPO.COSurabaya - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan Bupati Mentawai segera mengeluarkan Surat Keputusan Darurat Bencana. Menurut dia, surat tersebut untuk memudahkan distribusi cadangan beras pemerintah sebanyak 100 ton. "Segera dikeluarkan," katanya di Gedung Negara Grahadi, Kamis, 3 Maret 2016.

    Khofifah mengatakan Pemerintah Kabupaten Mentawai dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bisa segera bekerja sama untuk menyediakan kebutuhan logistik. Dua daerah itu bisa mengambilnya dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. "Cadangan logistik untuk Sumbar semuanya ada di Dinsos Sumbar," katanya.

    Selain itu, Kementerian Sosial telah mengirim sebuah mobil dapur umum lapangan (Dumlap). Kementerian Sosial, kata Khofifah, juga mengirim 32 anggota Taruna Siaga Bencana ke Sumatera Barat. "Semalam sudah kami kirim," tuturnya.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kemarin mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk daerah Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Bengkulu, dan Lampung pascagempa yang mengguncang Padang dengan kekuatan 7,8 skala Richter pada pukul 19.49 WIB. 

    EDWIN FAJERIAL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.