Keberadaan GBHN Kembali Dibahas  

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah tokoh sepakat Indonesia masih perlu haluan negara.

    Sejumlah tokoh sepakat Indonesia masih perlu haluan negara.

    INFO MPR – Wacana perlunya garis-garis besar haluan negara (GBHN) kembali dibahas. Sejumlah tokoh dalam focus group discussion (FGD), seperti Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Guru Besar Tata Negara Universitas Islam Indonesia Moh Mahfud M.D., dan pengamat politik Yudi Latief sepakat Indonesia masih memerlukan GBHN.  Acara bertema “Relevankah GBHN Pascareformasi” berlangsung di ruang pleno Fraksi PKS DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 3 Maret 2016.

    Hidayat mengatakan hal ini pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Alasannya, jika pijakan pembangunan nasional hanya menggunakan rencana pembangunan jangka panjang, yang berisi visi dan misi calon presiden dan calon wakil presiden pada masa kampanye, akan terjadi ketidaksinambungan program pemerintah pusat dan daerah.

    “Presiden pun memandang perlu adanya garis-garis besar bagi haluan negara. Apalagi sudah terbukti ada proyek pembangunan yang terbengkalai setelah terjadi pergantian pemimpin, baik ditingkat pusat maupun daerah. Kalau itu terus terjadi, pada tahun kesebelas masyarakat akan kebingungan  mengikuti arah pembangunan,” kata  Hidayat.

    Kendati tuntutan untuk memunculkan GBHN makin besar, pemimpin MPR hanya bisa menunggu sampai ada sepertiga anggota MPR yang mengajukan usulan terhadap perubahan UUD 1945.

    Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini  juga mendukung haluan negara, sesuai dengan konstitusi dan tidak tergantung kepada pemerintahan yang berkuasa.

    Mahfud juga mengatakan hal yang sama.  Menurut dia, saat ini perlu fatwa untuk haluan negara. Hanya, yang perlu dikaji adalah bagaimana bentuk haluan negara yang tepat. (*)  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.