Luhut: Indonesia Tolak Gabung Aliansi Militer Lawan Teroris

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko PMK Puan Maharani (kiri), Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan (kedua kiri), Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti (ketiga kiri), Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo  (kedua kiri) dan Seskab Pramono Anung meninjau lokasi aksi teror di Gedung Sarinah, Jakarta, 14 Januari 2016. ANTARA/Wahyu Putro A

    Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko PMK Puan Maharani (kiri), Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan (kedua kiri), Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti (ketiga kiri), Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kiri) dan Seskab Pramono Anung meninjau lokasi aksi teror di Gedung Sarinah, Jakarta, 14 Januari 2016. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Pekanbaru - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia menolak ajakan negara Arab bergabung dengan aliansi militer untuk memerangi teroris dan radikalisme. Menurut Luhut, pemerintah lebih memilih menggunakan  pendekatan agama dan budaya dalam menangkal teroris.

    "Kita menolak ajakan bergabung dengan aliansi militer melawan teroris," kata Luhut dihadapan seluruh pejabat Riau di Pekanbaru, Rabu, 2 Maret 2016.

    Luhut menuturkan penolakan itu disampaiakan Presiden Joko Widodo di hadapan para petinggi negara ASEAN beberapa waktu lalu. Melawan gerakan terorisme dengan cara peperangan, kata Luhut, dinilai bakal membuat negara semakin kacau.

    Indonesia, kata Luhut, belajar dari pengalaman beberapa negara Timur Tengah seperti Afganistan, Suriah dan Irak yang saat ini lebih kacau akibat perang. "Melawan teroris dengan cara perang di Arab telah gagal," ujarnya.

    Luhut menjelaskan, jaringan radikal seperti kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) tidak pernah kehabisan akal dalam melakukan teror. Saat ini, kata dia,  kekuatan ISIS tengah menurun seiring anjloknya harga minyak dunia. ISIS mengalami kesulitan dalam biaya perang.

    Namun mereka tidak kehilangan akal. Gerakan radikal ISIS tetap berjalan dengan membentuk khilafah - khilafah di setiap negara yang dianggap musuh, termasuk Indonesia. Gerakan ini justru lebih berbahaya karena memanfaatkan jaringan yang sudah dibangun  dengan mudahnya ekspor senjata dan melakukan teror bom.

     "Gerakan pro ISIS dilakukan oleh warga yang kembali dari Suriah. Lihat saja seperti peristiwa bom Thamrin," ujar Luhut.

    Untuk itu, Luhut meminta pemerintah daerah mulai dari kepala desa hingga pejabat provinsi sama - sama mengawasi dan waspada terhadap gerakan radikal. Sebab, imbuh Luhut, banyak cara dilakukan organisasi radikal melakukan teror.

    Pemerintah, ujar dia, telah menjalankan program penyadaran masyarakat dengan menggandeng organisasi lintas agama. Pendekatan agama dan budaya dianggap lebih efektif ketimbang harus memerangi.

    RIYAN NOFITRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.