Ketika Jokowi Mencari Rumahnya yang Tergusur Bandara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo berbincang dengan Nurdin dan istri, tetangganya saat masih tinggal di Tanah Tinggi Gayo, Aceh, Rabu, 2 Maret 2016. (twitter.com)

    Presiden Joko Widodo berbincang dengan Nurdin dan istri, tetangganya saat masih tinggal di Tanah Tinggi Gayo, Aceh, Rabu, 2 Maret 2016. (twitter.com)

    TEMPO.CO, BENER MERIAH -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Kabupaten Bener Meriah pada hari ini, Rabu 2 Maret 2016. Di provinsi Nangroe Aceh Darussalam itu, Presiden meresmikan pengembangan Bandara Rembele.

    Kawasan Bener Meriah sesungguhnya seperti kampung halaman kedua Jokowi. Di daerah inilah. Jokowi pernah tinggal dan meniti karirnya sebagai karyawan salah satu BUMN.

    Karenanya, saat berkunjung ke Bener Meriah hari ini, dimanfaatkan Jokowi untuk mencari rumah tempat tinggalnya yang dulu. "Tadi saya bisik-bisik dengan Menhub, rumah saya dulu di sini kok hilang," kata Jokowi di sela-sela kunjungannya ke Kabupaten Bener Meriah.

    Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menuturkan, rumah bekas tinggal Jokowi itu ternyata sudah digusur. Jonan meminta maaf, terpaksa mengusur rumah itu demi pengembangan dan perluasan Bandara Rembele.
    "Mesti minta izin sebelum digusur, ini minta izin baru tadi," ujar Jokowi smbil tersenyum.

    Namun, Jokowi menyatakan kalau untuk kepentingan umum, silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
    "Yang jelas bukan untuk kepentingan pribadi, karena bandara ini penting, karena ini merupakan sarana yang mempersatukan kita melalui adanya konektivitas," tuturnya.

    Presiden menyebutkan dari Bandara Rembele orang bisa langsung ke Wamena, Timika, Rajampat dan lainnya.
    "Itu yang akan menyatukan kita. Saya sampaikan pembangunan harus dari pinggir ke tengah, bukan terpusat di Jawa, tapi harus Indonesia sentris," imbuh Jokowi.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.