Mantan Pejabat Kemenakertrans Dituntut 7 Tahun Penjara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa kasus korupsi di Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans terkait dana tahun anggaran 2013-2014 dan dana tugas pembantuan 2014 di Kemenakertrans Jamaluddin Malik menunggu sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 2 Desember 2015. ANTARA FOTO

    Terdakwa kasus korupsi di Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans terkait dana tahun anggaran 2013-2014 dan dana tugas pembantuan 2014 di Kemenakertrans Jamaluddin Malik menunggu sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 2 Desember 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jamaluddin Malik dituntut 7 tahun penjara dalam kasus korupsi di kementerian. Selain itu, Jamaluddin juga dituntut denda sebesar Rp 400  juta subsidair 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 5,4 miliar.

    "Juga meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan," kata jaksa Abdul Baasir saat membacakan tuntutan di Ruang Sidang Kartika 2, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rabu, 2 Maret 2016.

    Dalam tuntutannya, Abdul mengatakan memberi waktu selama satu bulan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak membayarnya, maka harta bendanya akan disita atau dipenjara selama tiga tahun. Jamaluddin dikenai Pasal 12 huruf e atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1), ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara, dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

    Ia diduga mengkorupsi anggaran dengan cara memeras anak buahnya di Kementerian. Pemerasan itu disertai ancaman akan mencopot jabatan Pejabat Pembuat Komitmen, memutasi, serta akan menilai buruk dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

    Adapun cara Jamaluddin memeras anak buahnya dengan memotong pembayaran dan mencairkan anggaran untuk kegiatan fiktif dari anggaran belanja jasa konsultan, belanja perjalanan dinas, serta anggaran belanja swakelola anggaran 2013 dan 2014. Anggaran yang dipotong sebesar 2-5 persen pada 2013, dan 4,5-5 persen pada 2014. Total uang yang diterima Jamaluddin selama dua tahun mencapai Rp 6,7 miliar.

    Lalu uang ini digunakan Jamaluddin untuk keperluan pribadi seperti membiayai perayaan ulang tahun dirinya, pengajian rutin, serta membeli sebuah treadmill. Ia juga membagikan uangnya kepada Achmad Said Hudri, I Nyoman Suisnaya, dan Dadong Irbarelawan.

    Selain mengkorupsi anggaran dengan cara memeras, Jamaluddien juga didakwa menerima uang sebesar Rp 14,65 miliar dari pejabat daerah yang ingin mendapatkan dana tugas pembantuan. Ia menerima dana dari 16 orang, di antaranya dari direktur perusahaan, kepala dinas, dan PPK. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Jamaluddin menandatangani 18 daerah penerima dana tugas pembantuan anggaran 2014.

    ARIEF HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...