Budi Supriyanto Tersangka, Golkar Akan Beri Bantuan Hukum  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota fraksi Partai Golkar Budi Supriyanto berbincang dengan Siti Hasanah, TKW korban penyiksaan yang dilakukan majikan dan agen tenaga kerjanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3). TEMPO/Imam Sukamto

    Anggota fraksi Partai Golkar Budi Supriyanto berbincang dengan Siti Hasanah, TKW korban penyiksaan yang dilakukan majikan dan agen tenaga kerjanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3). TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Golkar Firman Soebagyo mengatakan partainya akan mempertimbangkan pemberian bantuan hukum kepada anggota Komisi V DPR, Budi Supriyanto. Langkah tersebut, kata dia, karena Budi menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Menurut Firman, bantuan itu akan diberikan karena partainya menerapkan asas praduga tidak bersalah. "Kalau diminta ya akan diberikan," katanya di gedung DPR, Rabu, 2 Maret 2016. "Kalau tidak ada permintaan, ya tidak ada bantuan."

    Firman melanjutkan, fraksinya kaget dengan ditetapkanya Budi sebagai tersangka. Apalagi, kata dia, saat itu Budi baru satu bulan menjabat sebagai anggota di Komisi Infrastruktur dan Perhubungan.

    Wakil Ketua Badan Legislasi DPR ini menuturkan, setelah kasus dugaan korupsi di Komisi V diusut KPK, Budi tidak terlihat di DPR. "Dia juga sudah dipindah ke Komisi X," katanya. Namun, Firman menampik perpindahan itu karena fraksinya ingin melindungi Budi. "Perpindahan biasa, banyak juga yang dirotasi."

    Selain itu, lanjut dia, fraksi dan Partai Golkar belum tentu akan memecat Budi sebagai anggota DPR. Alasannya, ucap Firman, Budi belum jadi terdakwa. "Nanti akan dirapatkan di fraksi dan partai," katanya.

    Sebelumnya, KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016. Anggota Fraksi Golkar itu diduga menerima hadiah atau janji dari Abdul Khoir (AKH), Chief Executive Officer PT Windhu Tunggal Utama.

    Abdul Khoir merupakan tersangka penyuap anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti. KPK mencokok Abdul Khoir bersama Damayanti dan dua asisten Damayanti, Dessy A. Edwin dan Julia Prasetyarini, awal Januari 2016. Total uang yang disita saat operasi tangkap tangan tersebut sebesar Sin$ 99 ribu.

    Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan total commitment fee atau uang yang telah dikucurkan Abdul Khoir sebesar Sin$ 404 ribu. Agus menuturkan pemberian suap tersebut bukanlah yang pertama. Dia menegaskan, para tersangka diduga kuat terlibat kasus suap terkait dengan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

    Budi dikenai Pasal 12-a atau 12-b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

    HUSSEIN | ARIEF HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona Menyebabkan Wabah Mirip SARS di Kota Wuhan, Cina

    Kantor WHO cabang Cina menerima laporan tentang wabah mirip SARS yang menjangkiti Kota Wuhan di Cina. Wabah itu disebabkan virus korona jenis baru.