Gubernur Minta 1.108 Pejabat Bengkulu Berjanji AntiKorupsi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Bengkulu, Ridwan Mukti (kiri) dan Rohidin Mersyah (kanan), berpose sebelum menerima petikan Keppres di Istana Merdeka, Jakarta, 12 Februari 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Bengkulu, Ridwan Mukti (kiri) dan Rohidin Mersyah (kanan), berpose sebelum menerima petikan Keppres di Istana Merdeka, Jakarta, 12 Februari 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Bengkulu - Sebanyak 1.108 Pejabat struktural dilingkungan Provinsi Bengkulu melakukan penandatangan Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen untuk tidak korupsi di hadapan gubernur baru Provinsi Bengkulu Ridwan Mukti, pada Selasa 1 Maret 2016.

    Penandatanganan Pakta Integritas ini diinisiasi gubernur dan dihadiri Ketua KPK Agus Raharjo, Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso, Ketua Ombudsman Amzulian Rifai dan tokoh anti korupsi Mahfud MD.

    "Momentum strategis ini tidak sekadar dipandang sebagai seremoni biasa tapi sungguh-sungguh menjadi ungkapan komitmen secara terbuka oleh aparat pemerintahan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan," kata Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda) Provinsi Bengkulu , Sumardi, pada Selasa 1 Maret 2016.

    Menurut Sumardi, penandatanganan Pakta Integritas ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Bengkulu. Ada tujuh program pokok prioritas, seperti Bengkulu cerdas, sehat, bersih dan profesional, berbudaya, mapan, maju, serta beriman.

    "Ini tonggak baru di dalam penyelenggaraan pemerintah. Kita ingin semua berkomitmen kepada dirinya sendiri bahwa dia akan berbuat yang terbaik dengan tidak korupsi, tidak narkoba, dan tidak berbisnis di dalam jabatan. Kita berharap semua pejabat dapat melaksanakan tugas dan jabatan dengan penuh dedikasi serta sesuai peraturan yang berlaku," tegas Sumardi.

    Dalam kata sambutannya, Gubernur Ridwan mengatakan penandatanganan pakta integritas ini sebagai bentuk deklarasi terbuka kepada masyarakat sebagai kontrak politik lima tahun ke depan. Dia berharap ini akan menumbuhkan kultur baru.

    "Harapannya kultur masyarakat yang sesuai dengan apa yang ada dalam Pakta Integritas dapat terwujud. Dan budaya birokrasi lama bisa ditinggalkan, sehingga tercipta birokrasi yang bersih," kata dia.

    PHESI ESTER JULIKAWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona Menyebabkan Wabah Mirip SARS di Kota Wuhan, Cina

    Kantor WHO cabang Cina menerima laporan tentang wabah mirip SARS yang menjangkiti Kota Wuhan di Cina. Wabah itu disebabkan virus korona jenis baru.