Rekrut 2.000 Anggota Baru, BIN Minta Dana Rp 700 Miliar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso, memberikan keterangan kepada awak media setelah berhasil menjemput kelompok bersenjata Din Minimi, di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 29 Desember 2015. Sutiyoso menyatakan kelompok Din Minimi tidak menuntut pemisahan dari NKRI. TEMPO/Imam Sukamto

    Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso, memberikan keterangan kepada awak media setelah berhasil menjemput kelompok bersenjata Din Minimi, di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 29 Desember 2015. Sutiyoso menyatakan kelompok Din Minimi tidak menuntut pemisahan dari NKRI. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Badan Intelijen Negara (BIN) mengusulkan untuk merekrut 2.000 anggota baru dalam rapat kerja dengan Komisi Pertahanan dan Intelijen Negara Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 29 Februari 2016. Untuk merekrut 2.000 anggota baru itu dibutuhkan anggaran sebesar Rp 700 miliar.

    "Sekarang sudah ada 3.000 sekian. Butuhnya itu, di seluruh wilayah Indonesia, 5.000 anggota BIN. Nah, kami setuju bahwa BIN memang kurang orang," ujar Wakil Ketua Komisi Pertahanan dan Intelijen Negara Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanuddin saat ditemui seusai rapat. 

    Namun, menurut Hasanuddin, komisinya belum mengetahui apakah usulan anggaran tersebut disetujui atau tidak. Menurut dia, rincian anggaran untuk perekrutan anggota baru BIN belum disusun secara detail. "Nantinya juga akan diberikan secara bertahap. Bukan kemudian Rp 700 miliar langsung," tuturnya. 

    Dalam merekrut anggota baru itu, menurut Hasanuddin, BIN akan bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Rekrutmennya tentu bertahun-tahun. Pelatihan dasarnya mungkin di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pelatihan lanjutannya mungkin di BIN," katanya. 

    Anggota baru BIN itu pun, kata Hasanuddin, akan disebar di seluruh BIN Daerah di 34 provinsi. Penempatan itu pun akan ditentukan berdasarkan tingkat ancaman, jumlah penduduk, serta luas daerah. "Disebar sesuai dengan kebutuhan," ujarnya. 

    Komisi Pertahanan dan Intelijen Negara DPR mengadakan rapat kerja dengan Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso dan bawahannya. Rapat yang digelar secara tertutup itu berlangsung dari pukul 11.00 hingga 15.00, Senin, 29 Februari 2016. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra Asril Hamzah Tanjung.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


  • BIN
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.