Pemerintah Batasi Pembelian Lahan untuk Menghemat Anggaran

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pembangunan gedung. TEMPO/Imam Sukamto

    Ilustrasi pembangunan gedung. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo tidak hanya membatasi atau memperketat aturan pembangunan sarana dan prasarana untuk kementerian dan lembaga negara. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presiden Jokowi juga membatasi pembelian lahan.

    "Pembelian tanah baru juga tidak diizinkan," ujarnya seusai rapat terbatas perihal sarana-prasarana kementerian dan lembaga negara di kompleks Istana Merdeka, Senin, 29 Februari 2016.

    Sebelumnya, Presiden menyatakan moratorium pembangunan sarana dan prasarana yang sudah berjalan setahun akan dipertahankan. Tujuannya, mengetatkan pengeluaran dan memastikan anggaran digunakan untuk proyek pembangunan yang diperlukan saja.

    Presiden Jokowi, kata Pramono, meminta kementerian atau lembaga negara menggunakan lahan yang sudah dimiliki negara saja. Kalaupun lahan itu aslinya milik lembaga atau kementerian lain, akan dicarikan cara agar lahan itu bisa dimanfaatkan.

    "Nantinya akan ada perubahan peraturan Menteri Keuangan yang memungkinkan tanah milik lembaga atau kementerian yang tidak terpakai diambil alih presiden demi efisiensi," tuturnya.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.