Belok Kiri.Fest Dilarang, KPBI: Ini Kemunduran Demokrasi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para seniman membacakan petisi protes terhadap keberadaan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Taman Ismail Marzuki (TIM) di TIM, Jakarta, 13 Januari 2015.  TEMPO/M Iqbal Ichsan

    Para seniman membacakan petisi protes terhadap keberadaan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Taman Ismail Marzuki (TIM) di TIM, Jakarta, 13 Januari 2015. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    TEMPO.CO, Jakarta - Komite Persiapan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) mengecam tindakan Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Unit Pelaksana Tugas Taman Izmail Marzuki yang melarang acara Belok Kiri.Fest di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Mereka menilai pelarangan ini melanggar kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat.

    Ketua Pimpinan Kolektif KPBI Michael menganggap pelarangan ini sebagai bukti kemunduran demokrasi pada pemerintahan Joko Widodo. Menurut dia, pelarangan ini sama dengan kriminalisasi terhadap 26 pejuang buruh dalam Aksi Damai 30 Oktober. "Pemerintah semakin menunjukkan watak otoriternya dengan mencabut hak dasar untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat," kata Michael dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Ahad, 28 Februari 2016.

    Menurut dia, pemerintah saat ini hanya memberikan kebebasan pada modal untuk berinvestasi. Berbelitnya perizinan Belok Kiri.Fest, ucap dia, merupakan bentuk pengekangan terhadap kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat. Padahal, ujar dia, Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 melegitimasi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

    KPBI juga menilai penolakan segelintir orang dan ancaman mobilisasi mereka sebagai alasan pelarangan penyelenggaraan Belok Kiri.Fest tidak dapat dibenarkan. "Seharusnya negara wajib melindungi warganya ketika terjadi ancaman, bukan ya malah mendukung pihak yang agresif tersebut," tutur Michael.

    KPBI, kata Michael, menganggap kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat mutlak diperlukan. Menurut dia, warga sipil rentan menjadi korban penguasa yang sedang membuka investasi begitu lebar. "Konflik lahan di Rembang, Kebumen, dan Karawang serta kriminalisasi terhadap buruh adalah contoh gerak modal yang menggilas hak-hak rakyat," ucapnya.

    Belok Kiri.Fest rencananya dibuka pada Sabtu, 27 Februari 2016, di Galeri Cipta II Taman Ismail Marzuki. Namun acara tersebut terpaksa diadakan di LBH Jakarta akibat larangan dari kepolisian. "Kegiatan akan kami jalankan dengan sedikit perubahan dan improvisasi," ujar juru bicara Komite Belok Kiri.Fest, Veronica, dalam konferensi pers di halaman Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu kemarin.

    ARKHELAUS W.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.