TEMPO.CO, Sukoharjo - Pengesahaan Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) beberapa waktu lalu menuai banyak kritik dari pengusaha. Mereka khawatir beban yang ditanggung akan bertambah dengan adanya pungutan itu.
Anggota Komisi Investasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Aria Bima meminta investor tidak perlu resah. "Kebijakan ini dibuat untuk kepentingan bersama, baik investor maupun buruh," katanya saat ditemui di Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu 27 Februari 2016.
Menurut dia, persoalan kepemilikan tempat tinggal merupakan masalah yang serius bagi buruh. Buruh bekerja tanpa ada kepastian kapan mereka bisa memiliki perumahan yang layak.
"Dengan upah minimum yang mereka terima, sulit untuk bisa membeli rumah yang layak," katanya. Tapera hadir untuk memberikan kepastian bagi buruh bahwa mereka bisa mendapat fasilitas perumahan layak. "Mereka bisa bekerja dengan lebih tenang," katanya.
Selain itu, sekitar 30 persen pendapatan buruh dihabiskan untuk kebutuhan tempat tinggal, termasuk mengontrak rumah. Aria Bima mengatakan fasilitas Tapera bisa menekan pengeluaran buruh.
"Dampaknya bisa dirasakan oleh investor dengan menurunnya tuntutan dari para buruh," katanya. Dia yakin buruh tidak akan menuntut upah tinggi jika kebutuhan rumahnya sudah terpenuhi. "Kepemilikan tempat tinggal menjadi salah satu ukuran kesejahteraan," katanya.
Meski demikian, Aria mengatakan kebijakan tersebut harus terintegrasi dengan kebijakan perumahan. "Rumah buruh, rumah susun maupun rumah deret harus terus disediakan," katanya. Untuk itu, pemerintah harus terus berkoordinasi dengan para pengusaha di bidang properti untuk merealisasikan program sejuta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, dia menyarankan agar perumahan untuk buruh bisa diatur sedemikian rupa hingga lokasinya bisa berdekatan dengan tempat kerja. Pengaturan tersebut sangat penting agar pengeluaran transportasi para buruh juga bisa ditekan.
"Peningkatan kesejahteraan tidak harus melalui peningkatan pendapatan," kata politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. Menurutnya, pemerintah juga bisa mengupayakannya dengan memberikan fasilitas sehingga pengeluaran para buruh bisa berkurang.
AHMAD RAFIQ
