Tak Ada Diskriminasi Jabatan di Pusat

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Masyarakat tidak perlu khawatir karena tidak ada diskriminasi.

    Masyarakat tidak perlu khawatir karena tidak ada diskriminasi.

    INFO MPR - Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR Bachtiar Aly menyatakan setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di depan hukum. “Begitu pula dengan pejabat eselon I dari daerah, mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi tinggi di pusat. Masyarakat Papua tidak perlu khawatir karena tidak ada diskriminasi,” ujar Bachtiar Aly dalam sosialisasi Empat Pilar MPR di depan aparatur Pemda Provinsi Papua Barat di Manokwari, Papua Barat, Jumat, 26 Februari 2016.

    Pernyataan Bachtiar Aly ini menjawab pertanyaan salah seorang peserta yang mewakili Majelis Rakyat Papua (MRP). Peserta tersebut mempertanyakan kesempatan bagi putra daerah Papua untuk menduduki jabatan tinggi di pusat.

    “Kami sangat sulit menempati posisi-posisi di pusat (Jakarta),” ujarnya. Padahal putra Papua Barat adalah warga negara Indonesia. Dia mempertanyakan adanya diskriminasi dalam jabatan tataran pemerintah pusat.

    Menjawab pertanyaan itu, Bachtiar Aly mengungkapkan, daerah Papua dan Aceh seolah termajinalkan atau terpinggirkan. "Saya berasal dari Aceh, saya juga merasakan tidak mudah bagi orang daerah untuk menduduki jabatan eselon di Jakarta," katanya.

    Lebih lanjut, menurut  Bachtiar Aly, untuk bisa menempatkan pejabat daerah di pusat, perlu lobi-lobi politik. Dia mencontohkan beberapa posisi di pusat pernah ditempati pejabat dari Sulawesi Selatan. “Perlu lobi-lobi politik. Memang kalau hanya mengandalkan kemampuan pribadi akan sulit menduduki posisi di Jakarta. Saya usulkan agar dibuat listing orang Papua Barat yang potensial. Serahkan CV-nya, nanti kami bantu dibawa ke Presiden. Presiden sekarang sedang memperhatikan Papua,” ucap Bachtiar Aly. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.