TEMPO.CO, Semarang - Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah kubu Djan Faridz menyatakan islah partainya terancam gagal. Bahkan, PPP Jawa Tengah, yang selama ini aktif di kubu Djan Faridz, tidak akan datang ke muktamar islah. “Karena muktamar islah ini ada politicking yang dilakukan kubu Romahurmuziy,” kata Wakil Sekretaris PPP Jawa Tengah kubu Djan Faridz, Haidar, kepada Tempo di Semarang, Jumat, 26 Februari 2016.
PPP Jawa Tengah kubu Djan Faridz menganggap ada harapan islah pada saat musyawarah kerja nasional (mukernas) digelar. Tapi, kata Haidar, ada ketidaksehatan dalam pelaksanaan mukernas sebelum penyelenggaraan muktamar islah. Misalnya sebelum mukernas sama sekali tidak ada pelibatan Suryadharma Ali, selaku ketua umum PPP, yang sah sesuai dengan hasil Muktamar Bandung.
Selain itu, kata Haidar, orang yang terlibat dalam mukernas juga didominasi PPP kubu muktamar Surabaya. Misalnya tiba-tiba ketua umum PPP dijabat Emron Pangkapi dan sekretaris jenderal dijabat Romahurmuziy.
“Jadi muktamar islah nanti seperti Muktamar Surabaya jilid II karena hanya dilakukan kubu Romahurmuziy,” kata Haidar. Haidar menengarai pola-pola pelaksanaan muktamar islah sama seperti pola-pola pelaksanaan Muktamar Surabaya.
Dengan kondisi seperti itu, Haidar menyatakan mempersatukan dua kubu di PPP bakal sulit dilakukan. Sebab, kata Haidar, ada kubu di PPP yang tindakannya hanya ingin menang sendiri.
Haidar menyatakan, saat ini PPP kubu Djan Faridz sedang mempersiapkan proses hukum atas keputusan Menteri Hukum dan HAM yang memperpanjang kepengurusan Muktamar Bandung. “PPP Djan Faridz akan menggugat Kementerian Hukum dan HAM ke PTUN lagi,” kata Haidar.
Sementara itu, pengurus PPP Jawa Tengah kubu Romahurmuziy, Ngainirrichadl, menyatakan, saat ini PPP hanya ada satu, yakni PPP hasil Muktamar Bandung. “Tak ada lagi PPP kubu Romy maupun kubu Djan Faridz,” kata anggota DPRD Jawa Tengah tersebut. Ngainirrichadl menyatakan, salah satu jalan menuju penyatuan PPP adalah melalui muktamar. Ia mengklaim pelaksanaan muktamar sudah dikomunikasikan dengan Suryadarma Ali selaku ketua umum. Bahkan, kata Ngainirrichadl, Surya sudah berkirim surat di forum mukernas, yang isinya setuju dengan muktamar islah demi penyelamatan PPP.
Adapun posisi Emron Pangkapi, kata Ngainirrichadl, hanya menjalankan tugas-tugas ketua umum Surya, yang kebetulan saat ini sedang ada di penjara. Nantinya, kata Ngainirrichadl, panitia muktamar juga akan disusun secara bersama-sama.
ROFIUDDIN
