Wali Kota Danny: Kami Tak Mau PSK Kalijodo ke Makassar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dua pekerja seks komersial (PSK) tertangkap saat Razia Penyakit Masyarakat yang dilakukan oleh TNI/Polri di kawasan prostitus Kalijodo, Jakarta, 20 Februari 2016. TEMPO/Subekti

    Dua pekerja seks komersial (PSK) tertangkap saat Razia Penyakit Masyarakat yang dilakukan oleh TNI/Polri di kawasan prostitus Kalijodo, Jakarta, 20 Februari 2016. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COMakassar - Pemerintah Kota Makassar menegaskan menolak menerima eksodus pekerja seks eks Kalijodo, Jakarta. Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan pihaknya tidak akan memberi peluang bagi penghuni eks lokalisasi Kalijodo itu membuka usaha atau kawasan lokalisasi di Makassar. 

    "Kami tak mau PSK Kalijodo masuk dan beroperasi di Makassar,” ujar Wali Kota yang sering disapa Danny Pomanto ini setelah meninjau Puskesmas Bangkala di Kecamatan Manggala, Makassar, Kamis, 25 Februari 2016.

    Baca juga: Menyusul Kalijodo, Tangerang Bongkar Lokalisasi Dadap

    Untuk mengantisipasi hal itu, Wali Kota memerintahkan Dinas Sosial mendata jumlah pelayan tempat hiburan malam (THM), panti pijat, rumah karaoke, dan kafe. Dinas juga diminta mengawasi dan mengantisipasi masuknya eksodus dari Kalijodo tersebut. "Jangan sampai PSK Kalijodo membangun kawasan lokalisasi,” ujarnya. Meski begitu, kata Danny, pihaknya tidak berhak menutup tempat hiburan, khususnya tempat hiburan malam, karena memiliki izin.

    Berita Terbaru: Penggusuran Kalijodo

    Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Yunus Said mengatakan pihaknya segera mendata jumlah pekerja hiburan malam. "Dalam beberapa hari mendatang, pendataan segera kami lakukan,” katanya.

    Baca juga: EKSKLUSIF: Daeng Aziz Blakblakan Soal Pelacuran Kalijodo

    Ketua Asosiasi Usaha Hiburan Makassar Zulkarnain Ali Naru juga menolak eksodus dan langkah pengusaha Kalijodo membuka usaha di Makassar. Selain itu, pemerintah diminta menindak tegas usaha hiburan, khususnya hiburan malam, yang beroperasi secara ilegal. Menurut dia, usaha hiburan malam ilegal merugikan pemerintah karena tidak dikenai pajak usaha hiburan sebesar 40 persen dari omzet bulanan.

    INDRA OY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?