Jaksa Umumkan Nasib Kasus Samad dan Bambang Pekan Depan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo bersama Jaksa Agung HM Prasetyo memberikan keterangan kepada media usai bertemu di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, 5 Januari 2016. Agenda resmi dua penegak hukum tersebut untuk merekatkan hubungan antarlembaga. Pertemuan ini dilakukan setelah KPK memiliki lima pimpinan yang baru dilantik Desember 2015 lalu. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo bersama Jaksa Agung HM Prasetyo memberikan keterangan kepada media usai bertemu di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, 5 Januari 2016. Agenda resmi dua penegak hukum tersebut untuk merekatkan hubungan antarlembaga. Pertemuan ini dilakukan setelah KPK memiliki lima pimpinan yang baru dilantik Desember 2015 lalu. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan kepastian deponering mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dan Bambang Widjojanto akan diumumkan pekan depan. "Paling lambat minggu depan sudah diselesaikan," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Negara, Kamis, 25 Februari 2016.

    Samad menjadi tersangka kasus pemalsuan data kependudukan di Sulawesi Selatan. Adapun Bambang dijerat dengan kasus dugaan mempengaruhi saksi dalam persidangan sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi.

    Dua kasus ini muncul bersamaan di kepolisian saat keduanya memimpin KPK. Tepatnya, tak lama setelah menetapkan calon Kapolri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sebagai tersangka kasus dugaan rekening gendut kepolisian.

    Prasetyo melanjutkan, Kejaksaan Agung sudah memiliki keputusan final akan perkara Abraham dan Bambang itu. Dengan kata lain, tinggal diumumkan. Alasannya, masukan dari berbagai pihak sudah ia terima. Diketahui, masukan-masukan itu datang dari Polri, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan ahli hukum.

    "Semua (keputusan) sudah final, tinggal dirumuskan. Tidak harus buru-buru. Gak mungkin kan saya sampaikan sekarang," ujar Prasetyo.

    Terpisah, juru bicara presiden, Johan Budi, mengharapkan proses penyelesaian perkara Bambang dan Abraham tidak berlarut-larut seperti yang diminta Presiden Joko Widodo. Namun, kata ia, tetap harus berlandaskan asas hukum yang jelas.

    "Pesan Pak Presiden kan sudah jelas, selesaikan sesuai koridor hukum yang tepat dan tanpa syarat," ujar mantan pimpinan KPK itu.

    Sebelum kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, Kejaksaan Agung sudah lebih dulu menyelesaikan perkara penyidik KPK, Novel Baswedan, lewat mekanisme penghentian penuntutan. Perkara Novel muncul bersamaan dengan perkara mereka.

    ISTMAN M.P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.